BP Batam Sebut Konflik Agraria di Rempang Hambat Investasi Rp 174 T

Ilyas Fadilah - detikFinance
Senin, 29 Jan 2024 13:39 WIB
Kiri: Anggota Ombudsman Johanes Widijantoro. Kanan: Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad. (Foto: Ilyas Fadilah/detikcom)
Jakarta -

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad mengatakan, pecahnya konflik agraria di Rempang, Batam mengganggu jalannya investasi tahap pertama Xinyi Group sebesar Rp 174 triliun. Adapun total investasi Xinyi diproyeksi menyentuh Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

Tahun lalu warga yang menolak direlokasi terlibat bentrok dengan aparat TNI Polri. Kini, kata dia, investasi yang awalnya direncanakan berjalan Januari 2024 harus tertunda. BP Batam sendiri diberi waktu 6 bulan pada 2024 untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Sebetulnya rencana awal realisasi investasi tahap satu di Januari ini, tapi karena ada resistensi atau konflik di awal membuat dia delay. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, kita diberi waktu 6 bulan di tahun ini untuk melakukan nego dengan warga supaya investasi bisa tetap tahun ini," katanya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Menurutnya pemerintah menargetkan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini harus terealisasi di 2024. Adapun dari total 17.600 hektare lahan Rempang Eco City, luas yang benar-benar akan dikembangkan adalah 8.000 hektare. Sementara di tahap pertama lahan yang akan digarap seluas 2.370 hektare.

"Karena ini kebijakan pemerintah ini PSN harus mulai ada realisasi 2024, tidak boleh ada delay lewat 2024. Tidak berarti dipaksakan, bertahap tentunya dari 8.000 hektare kita mulai di 2.370 hektare," bebernya.

Meski ada konflik, Sudirman memastikan tidak ada pernyataan investor akan mundur. Hanya saja ia mengakui ada komunikasi yang kurang lancar dengan masyarakat.

Sudirman lalu membantah anggapan yang menyebut pemerintah melakukan penggusuran kepada warga pada konflik tahun lalu. Menurutnya, saat itu pemerintah hanya melakukan pematokan batas hutan.

Ia melanjutkan, di lahan 2.370 hektare itu terdapat 961 KK yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk negosiasi, pihaknya menggandeng sejumlah tokoh adat melayu.

"961 KK ini yang akan kita negosiasi, dan tim negosiasi yang disebut tim terpadu sesuai Perpres 78 itu melibatkan 4 tokoh dari lembaga adat Melayu. Kita harapkan 4 tokoh dari adat Melayu ini bisa menjembatani komunikasi dengan warga supaya bisa lebih dipahami tujuan dari pengembangan ini," pungkasnya.

Simak juga Video 'Pilah-pilih Investasi yang Cocok untuk Pemula, Apa Ya?':






(ily/das)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork