Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pantura Jawa membutuhkan biaya besar. Menurutnya, perlu ada keterlibatan pihak swasta dalam proyek tersebut.
"Itu proyek luar biasa besarnya yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan desainnya disesuaikan agar bisa menggunakan dan bahkan ditawarkan pembiayaan non fiskal," ucap Suharso di kantor Bappenas di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2024).
Kendati tidak menyebut jumlah kebutuhan pembangunan proyek tersebut, Suharso mengatakan Bappenas membuka opsi keterlibatan sektor swasta. Salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Oleh sebab itu, Suharso mengatakan pihaknya hingga saat ini belum memutuskan skema pendanaan yang akan digunakan untuk membangun giant sea wall .
"Kalau dengan fiskal seperti apa, kalau fiskal dicampur dengan swasta KPBU seperti apa. Jadi sumber-sumber pembiayaan pendanaan itu harus dihitung dengan baik," jelasnya.
Suharso menegaskan pembangunan giant sea wall memang dibutuhkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan cuaca ekstrim dan perubahan lingkungan di pesisir utara Pulau Jawa.
"Kalau saya bilang karena fiskalnya (biaya) besar sekali dari ujung ke ujung, itu yang sedang kita pikirkan (caranya). Tapi kalau kita butuh (giant sea wall), ya (kita butuh)," bebernya.
"Tapi studinya harus diupdate dengan kondisi terbaru," terangnya.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
(hns/hns)