Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya menjadi salah satu proyek yang dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Lantas, bagaimana nasib Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang sampai Surabaya?
General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa, awalnya membenarkan jika pihaknya dilibatkan dalam proses perencanaan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.
Ia mengatakan KCIC bertugas untuk memberi masukan terhadap proyek tersebut. Hal ini berkaca dari pengalaman perusahaan yang sukses membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya kalau terkait studi karena saat ini sudah mengoperasikan dan sebelumnya proses pembangunan dari pembebasan lahan, proses pembangunan bersama expert Tiongkok, di beberapa diskusi (Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya) kita hadir memberi masukan," ucap Eva di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, Sabtu (10/2/2034).
Eva mengaku urung berkomentar perihal Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya. Namun, untuk nasib keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang akan diperpanjang sampai Surabaya, Eva meyakini proyek tersebut sedang dalam proses pendiskusian oleh pemerintah.
"Buat PSN tentunya saat ini mungkin masih dibicarakan, didiskusikan di pemerintahan" tuturnya.
Ia pun menegaskan, pihaknya siap mendukung jika diberi penugasan untuk melanjutkan proyek tersebut. Pihaknya mengambil posisi siap melaksanakan keputusan apapun yang diambil pemerintah.
"Kami dari manajemen akan men-support jika ada penugasan. Apapun hasilnya KCIC siap men-support jika kereta cepat relasinya diperpanjang sampai Yogyakarta maupun Surabaya," tegasnya.
Sebelumnya, berdasarkan catatan detikcom, pemerintah mengumumkan 12 proyek dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Proyek yang dihapus di antaranya Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya hingga beberapa ruas tol.
"Terdapat 12 proyek yang dihapus itu ada daftarnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo dalam media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
Pertimbangan 12 proyek tersebut dihapus dari PSN karena tidak adanya progres sampai semester II-2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri diketahui meminta agar semua PSN bisa selesai di 2024 setidaknya terkait pembiayaan, pembebasan lahan dan perizinan.
"Berdasarkan evaluasi kita sampai semester II kelihatannya belum berprogres sehingga diusulkan dari kementerian teknis (untuk dikeluarkan) dan sudah mendapatkan arahan dari presiden untuk dikeluarkan dari daftar PSN," ucap Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Suroto dalam kesempatan yang sama.
Meski proyek tersebut keluar dari PSN, Suroto memastikan kajiannya akan tetap dilanjutkan oleh kementerian/lembaga terkait untuk kemudian bisa dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya.
"Walaupun keluar dari daftar PSN, ini tetap menjadi program reguler tapi tidak dengan mendapatkan fasilitas PSN," imbuhnya.
(fdl/fdl)