.webp)
PT Bank Muamalat Tbk dan BTN Syariah akan dilebur (merger) sebelum Oktober 2024 atau sebelum pergantian presiden. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan pemerintah memberi lampu hijau kepada BTN dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemegang saham pengendali Bank Muamalat untuk bernegosiasi.
"Jadi kami berikan lampu hijau kepada BTN untuk bernegosiasi dengan BPKH. Tapi nanti kesepakatan antara BPKH dengan BTN kami persilakan secara B2B saja," terang pria yang biasa disapa Tiko itu di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (19/2/2024).
Di sisi lain Kementerian BUMN tetap memberi masukan terkait negosiasi ini dan memastikan UMKM akan tetap menjadi fokus dan perhatian utama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Tiko dengan luasnya jaringan yang dimiliki BTN maka diharapkan bisa menjangkau lebih banyak UMKM. Ia pun percaya sinergi keduanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas.
"BTN ini kan jaringannya luas sehingga jangkauan kita untuk masuk ke UMKM termasuk untuk memberikan KPR Syariah bisa makin luas. Jadi tergantung B2B antara BTN dengan Muamalat dengan BPKH, kami serahkan saja, tapi kami yakin kalau sinergi tentunya makin luas dan bermanfaat untuk masyarakat luas," bebernya.
Sebelumnya Rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggabungkan PT Bank Muamalat Tbk dan BTN Syariah terus berjalan. Ia menargetkan, merger bank tersebut sebelum Oktober 2024 atau ganti pemerintahan.
Erick Thohir juga mendorong pembangunan ekonomi syariah. Hal ini untuk memberikan akses keuangan syariah bagi masyarakat.
Dia menjelaskan, pihaknya telah berhasil mendorong bank syariah terbesar sepanjang sejarah yakni dengan lahirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Di sisi lain, dia mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang terbuka. Pihaknya tak ingin BSI nantinya memonopoli pasar.
"Kita juga tidak mau nanti seakan-akan BSI itu memonopoli market, kan nggak sehat," katanya di JIExpo Kemayoran Jakarta, Minggu (18/2024)
(ily/hns)
