Agus Harimurti Yudhoyono hari ini dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pria yang karib disapa AHY ini menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Sederet pekerjaan rumah sudah menanti AHY setelah dilantik Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (21/2/2024). Mulai dari mafia tanah hingga urusan target sertifikasi lahan masyarakat lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Praktik mafia tanah sendiri diketahui masih banyak di berbagai daerah. Sebelumnya, Hadi Tjahjanto pernah menjelaskan mafia tanah saat ini banyak yang bekerja sama dengan oknum aparat lembaga pemerintah. Termasuk di antaranya oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), oknum polisi, oknum jaksa, atau pun oknum hakim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang modusnya itu ada, tapi kan ada mafianya, ada pemainnya, ada oknumnya. Oknum itu yang kita identifikasi adalah anggota dari BPN sendiri," jelas Hadi dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2023, Rabu (12/7/2023) yang lalu.
Hadi juga mengungkapkan berdasarkan hasil identifikasi, ada daerah-daerah yang banyak ditemukan mafia tanah. Menurutnya wilayah paling banyak mafia tanah ada di Riau, Jawa Timur, Medan, Lampung.
"Satu itu adalah Riau, kedua Jatim (Jawa Timur), tiga Medan, empat Lampung," terangnya.
Ia kemudian menjelaskan di kawasan ini kerap ditemui mafia tanah karena terdapat banyak tanah yang hanya bersertifikat HGU (Hak Guna Usaha). Akibatnya banyak oknum dapat membuat kepemilikan tanah menjadi tumpang tindih.
"Kan di sana di Sumatra banyak HGU (Hak Guna Usaha), tumpang tindih. Kemudian tanah di Medan mahal. Jadi tanah yang abu-abu yang harganya tinggi, itu biasanya buat mainan para mafia," ungkap Hadi.
Salah satu kasus mafia tanah yang cukup menyita perhatian adalah yang dialami selebritis Nirina Zubir. Dia menjadi korban mafia tanah dengan total kerugian Rp 17 miliar.
Kronologinya, pada tahun 2017, ibunda Nirina Zubir yang bernama Cut Indria Martini mengira surat-surat tanahnya hilang. Dia pun meminta tolong kepada asisten rumah tangganya untuk mengurus surat tersebut. Cut Indria Martini percaya dengan asisten rumah tangganya yang bernama Riri Khasmita karena sudah bekerja dengannya selama puluhan tahun.
Riri Khasmita pun akhirnya melakukan perintah ibunda Nirina Zubir itu. Namun nyatanya apa yang dilakukan Riri justru tidak terduga. Secara diam-diam Riri justru mengalihkan surat-surat tanah tersebut menjadi kepemilikan pribadinya, surat itu dibalik nama atas nama Riri dan keluarganya.
Riri Khasmita melakukan aksi teganya itu bersama suami dengan bantuan notaris. Mereka pun berhasil mengelabui Cut Indria Martini hingga meninggal dunia pada tahun 2019.
"Nah alih-alih diurus, ternyata kenyataan yang terjadi adalah diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Khasmita anak dari ibu Nur Hasnisah dari Bukittinggi bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto," cerita Nirina Zubir saat konferensi pers di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021) yang lalu.
"Jadi ada ke 6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual dan dugaan kami adalah akhirnya uang-uang itu dipakai modalnya dia untuk memiliki sekarang bisnis ayam frozen yang cabangnya sudah melebihi dari 5 cabang. Jadi seperti itulah," lanjutnya.
Februari ini akhirnya Nirina menerima sertifikat tanah milik keluarganya yang sempat dirampas oleh Riri Khasmita. Total ada empat sertifikat yang dikembalikan kepada aktris pemeran Hana dalam film Jatuh Cinta Seperti di Film-film tersebut. Penyerahan sertifikat ini, kata Nirina, menjadi bukti dari komitmen pemerintah memberantas mafia tanah.
"Alhamdulillah sampai juga kami di titik ini, kami memperjuangkan hak orang tua kami tapi tak lepas dari bantuan Presiden Jokowi, yang juga mempertegas intinya ingin memberantas mafia tanah, saya salah satu bukti, yah ini yang terjadi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Selasa (13/2/2024).
Sejak awal menjabat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengebut proses sertifikasi tanah masyarakat. Targetnya, 126 juta bidang tanah yang mau disertifikatkan, saat ini yang telah terdaftar baru 110 juta bidang tanah.
Target besarnya, di tahun 2025 semua masyarakat Indonesia sudah punya sertifikat tanah. Artinya, 126 juta bidang tanah yang harus diberikan ke masyarakat.
Tahun ini, 10 juta serifikat tambahan dikebut pembagiannya ke masyarakat. Dengan begitu, tahun depan hanya bersisa 6 jutaan sertifikasi yang harus dikebut.
"Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia ada 6 jutaan (yang belum tersertifikat). Tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini mau kita mati-matian untuk tahun depan bisa diselesaikan," kata Jokowi, dalam momentum penyerahan sertifikat tanah di Jawa Timur, dikutip dari Youtube Kementerian ATR/BPN, Rabu (27/12/2023) yang lalu.
Simak Video: Hormat AHY ke Jokowi-Prabowo Seusai Dilantik Jadi Menteri ATR