.webp)
Peletakan batu pertama alias groundbreaking terus dilakukan di IKN Nusantara. Berbagai sektor sudah menjajal pembangunan ibu kota baru yang terletak di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Yang terbaru, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap akan ada sektor lain yang masuk di IKN Nusantara. Informasi ini diungkap oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
"Yang pasti kalau teman-teman perhatikan berbagai macam sektor sudah masuk. Kelistrikan sudah, transportasi sudah," ucap Silvia di agenda Indonesia Architecture Exhibition & Conference di ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang mau masuk nanti sektor perekonomian seperti perbankan. Dan, sektor telekomunikasi," ungkapnya.
Kendati demikian, Silvia enggan mengungkap ketika ditanya soal identitas, maupun rincian asal sektor tersebut. Yang jelas, ia mengatakan bahwa perusahaan telekomunikasi itu akan mendirikan gedung serta meluncurkan layanan di IKN Nusantara.
Silvia pun mengungkap perusahaan telekomunikasi tersebut akan melakukan groundbreaking Februari ini.
"Gedung, layanan, dan sebagainya. Saya dengar bulan ini juga. Exact tanggalnya menunggu kepastian," imbuhnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Kepala OIKN Bambang Susantono sempat membocorkan sejumlah proyek dari sektor perekonomian yang rencananya akan melangsungkan groundbreaking ke-5 di IKN. Ia mengatakan pihak itu adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa bank termasuk kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
"Mudah-mudahan nanti insyaAllah nanti kita lihat groundbreaking mendatang, kan BI sudah groundbreaking, LPS sudah, OJK yang belum kan. Kemudian juga nanti beberapa bank, termasuk, saya mohon maaf sudah membocorkan (Bank Mandiri)," kata Bambang, di sela acara Nusantara Fair, Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Ia menargetkan, investasi yang masuk di IKN untuk publik dan swasta sebesar Rp 100 triliun. Investasi publik sendiri mencakup BUMN dan lembaga non pemerintah.
"Target 2024 Rp 100 triliun investasi ya. Investasi itu bisa publik dan swasta. Publik itu contohnya ada BUMN juga yang akan investasi, kemudian ada lembaga non pemerintah seperti LPS, OJK, BI kan non pemerintah mudah-mudahan tercapai," paparnya.
(das/das)
