.webp)
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu buka suara merespons program 3 juta rumah pasangan calon Presiden & Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Angka tersebut lebih besar dari program Presiden Joko Widodo 1 juta rumah.
Oleh sebab itu, menurut Nixon, perlu ada penyesuaian nantinya untuk mendorong penyaluran rumah subsidi.
"Minggu lalu kami sedang dalam, in the middle proses of discuss with government dengan pemerintah, kita lagi diskusi mengenai the new scheme of the subsidies mortgage ke depannya," kata Nixon, pada Press Conference RUPST Tahun Buku 2023 di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang lagi kita bahas karena kan teman-teman sudah baca aspirasi, visi misi dari the new government, dengan pak Prabowo dan Pak Gibran. Kalau kita lihat visi misinya, kita lihat di sini isinya kalau teman-teman jeli baca di situ tertulis 3 juta rumah," sambungnya.
Nixon mengatakan untuk mencapai target 3 juta rumah butuh restrukturisasi skema pembiayaan. Dia mengusulkan beberapa pola skema pembiayaan tersebut.
"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung ke Tapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itu diskusinya akan dijalani lagi tapi yang pasti kalau pemerintah pakai pola subsidi yang sekarang dengan menyediakan liquidity, menurut kami nggak akan bisa dapat triple dari budget yang ada," jelasnya.
Selain itu mengurangi masa pemberian subsidi. Misalnya, subsidi biasa diberikan dalam tenor cicilan KPR 20 tahun penuh, maka ke depan diusulkan agar subsidi diberikan hanya dalam 10 tahun.
"Berdasarkan data yang kami memiliki, banyak pelunasan 9-10 tahun, artinya mampu. Orang sudah upgrade nggak harus dipaksa subsidi terus, setelah itu dia naik-naik menuju komersial grade," ujarnya.
"Itu diusulkan untuk subsidi bisa dipakai orang-orang tadi, kalau subsidi 20 tahun, 10 tahun dipotong bisa jadi double penerima.
Ada azas yang pendapatan dan didapatkan. ini cara-cara yang kami usulkan supaya sejahteranya bareng, nggak satu orang 20 tahun," imbuhnya.
Namun demikian, pola-pola tersebut masih berupa usulan yang perlu dibahas lebih lanjut,
"(Harapannya) Sebelum itu (pergantian pemerintahan Agustus). Kita harap proses diputus, APBN memang new model karena nunggu APBN berbulan-bulan lagi," pungkasnya.
(shc/hns)
