.webp)
Agenda debat calon wakil presiden (Cawapres) malam ini akan membahas topik ekonomi. Pasangan nomor urut dua yakni Prabowo-Gibran, diketahui mempunyai sejumlah visi, misi, dan program kerja yang akan diwujudkan jika terpilih pada Pilpres 2024. Apa saja?
Dalam berkas bertajuk "Bersama Indonesia Maju" yang diperoleh detikcom, pasangan Prabowo-Gibran mengaku akan mengeksekusi 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik tercepat jika terpilih pada Pilpres 2024.
Dalam aspek ekonomi, pasangan tersebut percaya pada konsep Ekonomi Pancasila. Pemahaman itu dinilai Prabowo-Gibran sebagai paham ekonomi yang mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonomi Pancasila membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar.
"Tetapi memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (social safety net) untuk masyarakat yang paling lemah," tulis mereka, dikutip Kamis (21/12/2023).
Prabowo-Gibran kemudian menjelaskan membangun visi bersama Indonesia Maju dengan dasar fondasi, ekonomi, sosial, dan politik yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan para pemimpin Indonesia sebelumnya.
Dari 8 misi asta cita setidaknya empat di antaranya spesifik membicarakan ekonomi. Keempatnya adalah pertama, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Kedua, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Ketiga, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Keempat, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran, sejumlah program yang khusus membahas mengenai ekonomi adalah sebagai berikut:
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
Prabowo-Gibran akan mengembangkan food estate terutama padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.
Untuk energi, Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio-diesel dan bio-avtur dari sawit, bio- ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, Prabowo-Gibran optimis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat tercapai.
2. Pemberantasan kemiskinan
Prabowo-Gibran menilai pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.
3. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
Prabowo-Gibran menilai pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.
4. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
Prabowo-Gibran melihat pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka menarget pembangunan atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua kepemimpinan jika terpilih.
5. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pasangan itu melihat salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Alhasil, penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
Penguatan program Kredit Usaha Tani Peternakan,Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir,Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para milenial akan didorong,diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda akan dilakukan mereka.
6. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
Prabowo-Gibran akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
Menurut mereka, hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan dan efek lainnya. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan, menjaga lingkungan.
Klik halaman selanjutnya
Simak juga Video: Relawan PRIDE Prabowo-Gibran Pecahkan 2 Rekor MURI
7. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
Prabowo-Gibran akan menyediakan dana abadi kebudayaan untuk menjamin pelestarian budaya keberlanjutan. Menurut mereka, program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional.
Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sementara sejumlah program ekonomi lainnya yang tercatat dalam visi-misi Prabowo-Gibran adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.
- Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio.
- Memperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya.
- Memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi.
- Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut (marine aquaculture) dan perikanan budidaya pantai (coastal aquaculture) serta perikanan laut dalam (deep sea fishing).
- Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables), dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy).
-Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
-Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan
(EBT).
- Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.
-Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN.
-Melanjutkan dan mengevaluasi pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terspesialisasi dengan mengedepankan ekonomi hijau dan/atau ekonomi biru.
- Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau.
- Melanjutkan program mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.
-Mengembangkan bioetanol dari singkong dan tebu, sekaligus menuju kemandirian komoditas gula.
- Meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut, dan budidaya lobster untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.
- Menyederhanakan perizinan agar lebih berpihak kepada nelayan.
- Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro (UMi).
- Memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri.
- Mendorong perbankan nasional untuk membuat produk-produk pembiayaan yang khusus bagi industri digital, industri kreatif, dan seni budaya.
- Mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.
- Melanjutkan program industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor melalui pembangunan pabrik, smelter, dll.
- Membangun pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (transhipment hub) internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan.
- Melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, subsidi pupuk, MEKAR, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.
- Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah, di antaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang
sudah habis masa berlakunya.
- Memperbaiki sistem outsourcing sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Melakukan revisi jaminan pensiun PP Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja.
- Mendorong kewajiban pengadaan barang dan jasa melalui sistem dan pipeline yang sudah dirumuskan LKPP (30-40% APBN untuk pengadaan barang dan modal), serta mengintegrasikan sistem belanja modal dan barang tersebut ke dalam e-planning hingga e-monitoring, e-budgeting hingga e-catalog, dan e-vendor.
- Mendirikan Badan Penerimaan Negara yang baru.
- Menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (tax ratio).
- Menghentikan praktik manipulasi (misinvoicing) dalam pelaporan kegiatan ekspor, serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (smelter, kilang minyak, dan industri pengolahan lainnya).
(kil/kil)
