.webp)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat kerja nasional hari ini. Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan tiga tugas dari Jokowi yang harus diprioritaskan.
Pria yang dikenal dengan AHY ini meminta kepada jajarannya untuk memperluas penerapan program sertifikat elektronik. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi konflik sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Sengketa pemilikan atas aset bertahun-tahun dan berlarut-larut, tapi alhamdulillah sekarang ini telah miliki sertifikat tanahnya. Maka negara menjamin dan melindungi secara hukum," kata AHY dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, dia merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi pemberian hak atas tanah untuk mendukung pelaksanaan penjualan carbon trading.
Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk respons Indonesia dalam menangani perubahan iklim.
"Hasil perdagangan karbon tersebut bisa investasikan kembali untuk menjaga lingkungan kita dengan pengurangan emisi karbon dan peningkatan pemasukan fiskal bagi negara," jelasnya.
Kemudian, dia juga ingin mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini sebanyak 111 juta bidang tanah yang terdaftar dan 90 juta tanah sudah bersertifikat.
Dengan meningkatnya pendaftaran ini, masyarakat dapat memperoleh jaminan dana pinjaman bank atau lembaga lain untuk modal usahanya.
"Jika hal ini bisa dioptimalkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Terbukti telah terjadi pertambahan nilai ekonomi kurang lebih Rp 667 triliun," imbuhnya.
Simak juga Video: AHY Ungkap Kebanjiran Curhat Warga di Medsos soal Mafia Tanah
