Bos Otorita IKN Curhat Anggarannya Kena Blokir Sri Mulyani Rp 21 M

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono mengatakan pihaknya menjadi salah satu yang terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kebijakan automatic adjustment sendiri merupakan pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5% untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

Bambang mengatakan, pada tahun 2024 ini, pihaknya menerima pagu anggaran sebesar Rp 434 miliar. Anggaran tersebut terkena blokir 5% atau sekitar Rp 21,7 miliar. Dengan demikian, anggaran yang bisa dimanfaatkannya menjadi hanya Rp 412 miliar.

"Pagu DIPA-nya Rp 434 miliar. Ada yang diblokir seperti kementerian/lembaga (KL) lainnya. Sehingga total anggaran belanja menjadi Rp 412 miliar," kata Bambang, dalam paparannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

Bambang menjelaskan, anggaran ini terbagi ke semua kedeputian, di mana alokasinya terbagi menjadi dua secara sederhana, yakni program pengembangan kawasan startegsi dan program dukungan manajemen.

"Anggaran ini yang kita pakai untuk 4K yaitu koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan konsolidasi bersama dengan KL. Jadi memang kalau dilihat, orang berpersepsi triliunan begitu anggaran. Tapi dari sisi kami sendiri, untuk melakukan 4K tadi inilah anggaran yang kami pakai, sekitar Rp 434 miliar," ujarnya.

Selaras dengan kondisi ini, pihaknya pada bulan Maret ini berencana akan meminta tambahan anggaran sekitar Rp 112 miliar. Bambang mengatakan, permintaan tersebut pun telah diajukan ke Kementerian Keuangan.

Anggaran ini merupakan bagian kecil dari anggaran jumbo yang rencananya akan diajukan OIKN dalam mendukung operasi dan pengelolaan gedung-gedung pemerintahan yang mulai rampung dibangun per tahun 2024 ini. Bambang mengatakan, anggaran operasional ini belum masuk ke dalam DIPA Rp 434 miliar sehingga dibutuhkan tambahan anggaran.

"Pada Maret ini kami merencanakan usulan tambahan untuk TA 2024. Kemudian pada Mei nanti ada diskusi atau pembicarana lebih lanjut bagaimana pemeliharana dan pengelolaan gedung yang sudah selesai, pembangunan konstruksi gedung yang tidak atau belum dikerjakan, biaya penyelenggaraan pemda karena kami harus mengantisipasi penyelenggarana pemerintah daerah khusus," jelasnya.

Sementara pada tahun 2023 lalu, Bambang mengatakan, pihaknya menerima alokasi anggaran sebesar Rp 285,9 miliar. Untuk realisasinya mencapai Rp 271,7 miliar atau terserap sekitar 95%.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerapkan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Sri Mulyani memastikan kebijakan Automatic Adjustment tidak akan mengganggu prioritas dari K/L karena besarannya masing-masing hanya 5% dari pagu belanja. Total anggaran yang diblokir sementara untuk 2024 ditetapkan sebesar Rp 50.148.936.040.000 atau sekitar Rp 50 triliun.

"Selama ini penyerapan anggaran dari K/L rata-rata juga di sekitar 95%. Jadi sebetulnya 5% itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian ya, itu kira-kira ada di bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu," kata Sri Mulyani usai nyoblos di TPS 73 di Jalan Mandar X Sektor 3A, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).

Automatic Adjustment meminta seluruh K/L untuk memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.

"Kalau sampai ada sesuatu yang bergerak prioritas dari negara, seperti kita dihadapkan tahun 2022-2023 waktu itu bergejolaknya harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, kemudian dilakukan beberapa langkah-langkah prioritas. Tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan-jalan rusak," imbuhnya.