.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan akan mendukung penuh proses penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Pihaknya bertanggung jawab melakukan pembebasan lahan agar lokasi yang digunakan 'clean and clear'.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait dengan evaluasi pembangunan PSN.
"Dari sisi Kementerian ATR/BPN pada prinsipnya kami akan bekerja secara maksimal untuk mendukung seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan, yang sudah berjalan, masih berlangsung, dan tentunya ada 14 penambahan PSN baru yang tadi dipaparkan," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin mendukung dari sisi lahan, tanahnya yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN tersebut, termasuk tata ruangnya. Yang jelas, prinsipnya adalah bagaimana kami ingin pembangunan PSN berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat lebih bagus," jelasnya lagi.
Kemudian AHY juga memastikan proses pembebasan lahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ini harus terbebas dari masalah di kemudian hari. Sebab ia menyebut hingga saat ini masih ada kasus di mana masyarakat sekitar belum meninggalkan lokasi yang sudah dibebaskan dan ingin dibangun.
"Kami juga ingin meyakinkan tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Jadi, statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan. Mengapa? karena kita tahu di berbagai lokasi yang selama ini sering kita hadapi ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut," jelas AHY.
Oleh karenanya AHY mengaku pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian lain selama proses pembebasan lahan PSN ini, termasuk di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di saat yang bersamaan proses pembebasan lahan sendiri akan dilakukan secara humanis agar tidak merugikan masyarakat sekitar.
"Karena itu, jika ada masyarakat yang masih (tinggal) di kawasan hutan, ya harus di jelas dulu sehingga bisa mendapatkan ganti rugi dari negara, ini harus dijalankan dengan baik, dengan humanis, dan dijelaskan secara langsung ke masyarakat terdampak, ada mekanisme dan aturannya," terangnya.
(fdl/fdl)
