Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) buka suara soal kabar banyak investor yang mengeluhkan kecepatan berinvestasi di IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut OIKN, percepatan tidak bisa dilakukan secara 'grasa-grusu' karena berbagai regulasi pendukung dan perizinan sedang digodok.
"Sebetulnya bukan begitu. Mereka mengeluh karena berpikir semuanya sudah ada. Kita ini kan, membangun itu berbarengan. Oh harganya segini, perizinannya begini. Peraturan perizinannya belum selesai, kan, peraturan pelaksana masih dibikin semua," ungkap Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos di Kantor Gedung Ombusman RI, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024) kemarin.
Kendati demikian, Jaka memahami hal itu disebabkan swasta memiliki gerak yang lebih cepat dibandingkan pemerintah. Pemerintah bergerak dalam tempo tersendiri agar regulasi yang digodok efektif.
"Jadi ada peraturan, pelajaran yang belum selesai tapi namanya swasta kan selalu bergerak cepat. Nah, kita berusaha mengimbangi," jelasnya.
Salah satu contohnya adalah penetapan harga tanah, ia menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng sejumlah pihak seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung hal tersebut.
"Dihitung pakai ahli dulu. Semuanya itu kita juga minta penilaian kalau mau ngasih harga tanah. Kita minta tolong BPKP pantas nggak harganya segini, KJPP berapa ini penilaiannya? Ini prosedur kita sudah benar belum. Nah, kita kan, harus nonton itu," bebernya.
Di sisi lain, Jaka menuturkan OIKN menerapkan prinsip environmental, social, dan governance (ESG). Hal ini berarti pertimbangan tata kelola lingkungan dan sosial di wilayah tersebut harus tepat.
Ia mengatakan bahwa persoalan cepat dan lambat sebenarnya relatif. OIKN berupaya untuk mengakomodir semua pihak agar IKN bisa menjadi ibu kota yang cerdas dan modern.
"Kita iya, cepat, tapi enggak grusa-grusu. Prinsipnya itu. Jadi kita semua bergerak seiring dengan keilmuan yang kita miliki. Kita ingin membangun sesuatu menjadi mudah," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menyatakan Presiden Jokowi mendapatkan banyak keluhan dari para investor soal percepatan investasi di IKN. Jokowi mengumpulkan jajarannya seperti Basuki dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pada Rabu (13/3) untuk membahas masalah tersebut.
"Beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang percepatan investasi di IKN," kata Basuki ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).
Basuki mengatakan ada dua hal yang diarahkan Jokowi untuk kesiapan lahan dalam rangka percepatan investasi. Arahan pertama adalah untuk mempercepat investasi, Jokowi meminta adanya pihak khusus yang mengawal investasi, dia juga meminta ada pihak yang menjadi koordinator khusus atau PIC bagi investor.
Selain itu, Basuki juga mengatakan Jokowi memberi arahan agar lahan segera ditetapkan statusnya agar bisa diperjualbelikan, sementara soal harganya bakal ditetapkan oleh Otorita IKN. Basuki melanjutkan bahwa Jokowi juga memberikan pesan khusus agar semua hal bisa dilakukan dengan cepat namun tidak ada yang melanggar aturan.
"Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan. Dua hal itu tadi yang diarahkan oleh beliau dan beliau akan monitor ini ke depannya," pungkas Basuki.
Simak juga 'Saat Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Investasi IKN':
(ara/ara)