.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Rp 287 miliar untuk program penanganan infrastruktur pengendalian semburan lumpur Sidoarjo. Hal ini disampaikan oleh Maksal Saputra Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, dikutip dari website Kementerian PUPR.
Maksal Saputra mengatakan bahwa program penanganan infrastruktur ini dilanjutkan untuk memastikan penanganan masyarakat yang terkena dampak Pengendalian ini dilakukan melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Adapun alokasi Rp 287 miliar untuk penanganan kegiatan utama, seperti pengaliran lumpur ke Kali Porong hingga 20 juta kubik per tahun dan peningkatan tanggul penahan lumpur hingga 2 km per tahun. Selain itu, alokasi dana tersebut juga untuk pembangunan 10 embung secara bertahap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggul tipe urugan homogen dengan panjang 11 kilometer, lebar puncak tanggul mencapai 5 meter, dan luas waduknya mencapai 5.557,848 m2 (557,7 hektar). Selain itu, tanggul tersebut memiliki kapasitas tampung 44.622.788 m2," ujar Maksal Saputra pada, dikutip dari situs Kementerian PUPR, Sabtu (30/3/2024).
Maksal menjelaskan upaya pengembangan melalui PPLS menjadikan wilayah yang sudah dibebaskan menjadi kawasan geowisata. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat setempat sebagai upaya konservasi dan edukasi.
Kawasan geowisata tersebut akan terbagi dalam beberapa zona, yaitu zona anjungan pusat semburan, zona museum lumpur Sidoarjo, zoma green house dan outbond, zona embrio museum, zona pemanfaatan lumpur, zona sport, zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), zona kolam tampung dan konservasi fauna, zona RTH perairan.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Pateh, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas usahanya menangani masalah infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur. Ia berharap PPLS dapat lebih optimal lagi dalam mengatasi dampak luapan lumpur.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, hadir pula Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Hendra Ahyadi.
(hns/hns)
