.webp)
Anas mengatakan, pihaknya telah membuat simulasi atas sejumlah perhitungan. Salah satu yang akan dipertimbangkan dalam menetapkan besaran Tunjangan Pionir tersebut ialah besaran tunjangan kinerja (tukin) kementerian/lembaga (KL) yang menaungi ASN terkait. Hal ini berkaca dari perbedaan persentase tukin antar-KL.
"Kita sudah simulasikan secara lebih komprehensif. Oh kalau ini kan (tukin) beda-beda, ada K/L yang tukinnya masih 80%, ada yang 70%. Ada juga K/L yang tukinnya 100%. Itu mempengaruhi nanti selisihnya ini untuk kita berikan jadikan Tunjangan Pionir," kata Anas, dalam Konferensi Pers Skema Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).
Namun demikian, Anas belum dapat merincikan besaran Tunjangan Pionir yang akan digelontorkan pemerintah. Untuk kepastian terkait hal ini, Anas mesti melaporkannya terlebih dulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat rapat terbatas (ratas).
"Untuk insentif khusus, biaya yang terkait dengan Tunjangan Pionir saya belum bisa umumkan di tempat ini karena masih menunggu Ratas," ujar dia.
"Jadi Tunjangan Pionir kita siapkan, pastinya akan menarik. Tapi belum bisa saya sampaikan karena kita akan Ratas. Mudah-mudahan minggu depan setelah Ratas kita bisa laporkan, tapi skemanya sudah kami siapkan," sambungnya.
Di samping itu, salah satu tunjangan khusus yang sudah disiapkan pemerintah untuk ASN pionir IKN ialah tunjangan untuk biaya kepindahan, mulai dari biaya pengepakan barang, biaya tunggu, hingga biaya transportasi. Komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses kepindahan ini antara lain ASN terkait, pasangan ASN, dua anak, dan juga satu asisten rumah tangga (ART).
"Nanti mulai kepindahan, pengepakan barang dan transport dan seterusnya. Itu akan dibantu. Satu ASN biaya pengepakan, kemudian pasangan ASN biaya tunggu, kemudian ada ART, dan seterusnya," kata dia.
Para ASN yang telah berkeluarga juga akan mendapatkan fasilitas satu unit apartemen untuk dihuni. Sedangkan yang masih single atau belum berkeluarga, di tahap awalnya akan sharing unit.
Secara keseluruhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan sebanyak 47 tower hunian ASN dan Hankam, yang terdiri atas 29 tower untuk ASN dan 18 untuk TNI/Polri. Dari jumlah tersebut, total ada 2.820 unit di mana untuk ASN porsinya sebanyak 1.740 sementara TNI/Polri sebanyak 1.080 unit.
"Satu tower terdiri atas 60 unit, 1 unit kurang lebih 98 meter2. Jadi yang pindah pertama ini akan mendapat fasilitas menurut teman-teman yang pertama pindah," tutur Anas.
"Jadi skenario awalnya satu ASN satu hunian. Tapi ini kan ada juga ASN yang di tahap awal banyak yang jomblo yang belum berkeluarga. Maka, nanti diklaster, diklasifikasi, sharing dulu, kantornya kan sharing, sehingga huniannya bisa lebih banyak," sambungnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Anas juga sempat membocorkan bahwa ASN pionir yang pindah ke IKN juga akan mendapatkan tunjangan anak. Hal ini sesuai dengan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi meringankan beban para ASN yang membawa keluarga ke IKN, apalagi mengingat biaya hidup di IKN jauh lebih tinggi ketimbang DKI Jakarta.
"Beliau (Jokowi) mencontohkan, misalnya seperti di Bank Indonesia kan ada tunjangan itu. Tunjangan keluarga kita sedang rumuskan tapi yang paling penting sekolah bagus kan tidak harus mahal," kata Anas, dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).
Ia juga menjamin, besarannya akan disesuaikan dengan kondisi perorangan. Misalnya, insentif akan dibedakan antara ASN single dengan ASN yang berkeluarga. Selain itu, rencananya juga akan ada insentif indeks kemahalan, di mana di IKN sendiri diproyeksikan harga kebutuhannya lebih mahal ketimbang di DKI Jakarta.
"Kita sudah diminta rumuskan terkait insentif yang akan pindah ke IKN. Presiden sudah perintahkan, apakah insentif untuk anak istri dan mereka yang sekolah, kita rumuskan. Tapi insentif pasti ada, insentif kepindahan, kemahalan, dan lain-lain. Tapi pasti ada insentif," kata Anas, saat ditemui di Aston Hotel TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).
Simak Video '11 Ribu ASN Bakal Dipindah ke IKN Mulai September 2024':
(shc/das)
