.webp)
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dikhawatirkan dapat mengurangi potensi perekonomian Jakarta. Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, khawatir akan kemampuan Jakarta untuk mandiri setelah lepas status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Sejauh mana Jakarta mampu mandiri tanpa status ibukota? Kedua, bagaimana Jakarta mampu mengelola anggaran ketika sebagian dari kegiatan ekonominya berkurang?," ucap Yayat dalam agenda diskusi 'UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota' secara daring, Selasa (22/4/2024).
Yayat kemudian mencontohkan dengan pindahnya ibu kota negara di IKN, kegiatan ekonomi yang diperoleh pada sektor administrasi dan pemerintahan bakal berkurang. Dengan demikian, ia menegaskan Jakarta perlu mencari alternatif sebagai pengganti potensi ekonomi yang hilang di sektor tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika hal itu tidak dilakukan, Yayat mengaku khawatir bahwa Jakarta akan kalah dengan pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang baru-baru ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah. Posisi PIK dan BSD membuat kedua wilayah itu bisa mendapat banyak insentif bisnis, hal ini pun mengecilkan peluang pertumbuhan ekonomi di Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota negara.
"Apa negatifnya (apabila Ibu Kota pindah ke IKN)? Negatifnya satu, kalau di Jakarta tidak mampu memberikan akselerasi tumbuh kembang perekonomian baru, kalau dengan melihat basis sekarang ini kemungkinan Jakarta bisa kalah dengan tetangga baru yakni PIK dan BSD," tegasnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 14 Proyek Strategi Nasional (PSN) yang ditetapkan di tahun 2024. Beberapa di antaranya adalah Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD).
Proyek tersebut nantinya akan dilakukan oleh swasta. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hal ini bisa menciptakan lapangan kerja baru.
"Telah dilaporkan ke pak Presiden ada 14 PSN baru periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN. Ini disetujui oleh Presiden," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan usai mengikuti Ratas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (18/3/2024) lalu.
Simak juga Video 'Mau Cari Apa di Jakarta?':
(kil/kil)
