.webp)
Pembebasan 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Disebutkan, masih ada masyarakat yang menghuni sebagian titik di atas lahan tersebut. Terkait pembebasan lahan, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyebut tidak semua masyarakat akan dipindahkan.
"Tidak semua dipindahkan, ada beberapa yang memang penataan kawasan, misalnya di Pasar Sepaku, itu nanti akan kita bangun sebagai pasar tradisional tapi modern, sehingga orang nyaman di situ. Kemudian ada desa bercirikan kawasan adat. Jadi intinya kami lihat case by case. Pada intinya kita ingin semuanya tetap dalam posisi diuntungkan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengaku sudah berdialog langsung dengan masyarakat sekitar dan masyarakat memberi respons positif terhadap dialog itu. Ia juga menyebut ada opsi ganti untung yang disiapkan, meskipun tidak semua masyarakat mau mengambilnya.
"Ada mungkin ada yang beberapa yang mau mengambil itu, tapi ganti untung bukan ganti rugi," tegasnya.
Bambang menambahkan, ada masyarakat yang menempati lahan untuk pengendalian proyek banjir, normalisasi sungai, hingga proyek jalan tol.
"Kita lihat beberapa spot-nya, ada spot misalnya ada di proyek pengendalian banjir, normalisasi sungai, ada proyek misalnya jalan tol, dan ada proyek untuk penertiban daerah-daerah milik jalan. Kalau jalan itu kan sebetulnya ada daerah milik jalan daerah ruang jalan. Semua akan teratur sehingga itu untuk kepentingan masyarakat," bebernya.
Sebelumnya, AHY melapor kepada Jokowi terkait pembebasan 2.086 ha lahan di IKN yang masih bermasalah. Lahan tersebut belum bisa digunakan untuk pembangunan IKN.
"Ada bidang-bidang tanah terutama 2.086 hektare yang saat ini belum bisa clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN. Jadi, ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Tadi kami melaporkan kepada Presiden," kata AHY usai menghadiri Ratas di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
Dia menjelaskan, masih ada beberapa lahan yang memang masih ditempati masyarakat. Untuk itu, pihaknya sedang menunggu pergantian rugi masyarakat yang masih berada di sejumlah lokasi.
(ily/ara)
