AHY Mau ke Bali Deklarasikan Pulau Lengkap, Apa Itu?

AHY Mau ke Bali Deklarasikan Pulau Lengkap, Apa Itu?

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Jumat, 03 Mei 2024 09:37 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY
Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY akan berkunjung ke Bali sebagai salah satu rangkaian perjalanan dinasnya. Dalam agenda itu, ia berencana mendeklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap.

Ditemui usai agenda Olahraga Bersama Kementerian ATR/BPN, AHY menjelaskan, Pulau Lengkap merupakan predikat yang diberikan kepada pulau yang seluruh bidang tanahnya telah terdaftar.

"Dalam waktu dekat kita merencanakan ke Bali. Ke Bali akan saya cek, dalam waktu dekat ini akan mendeklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap," kata AHY, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa itu Pulau Lengkap? Artinya, satu pulau, satu provinsi, semua kab/kota berstatus lengkap. Lengkap dalam arti seluruh bidang tanah yang ada di kab/kota, termasuk satu provinsi tersebut sudah terdata dan terpetakan," sambungnya.

AHY mengatakan, pendaftaran dan sertifikasi tanah elektronik sangat penting untuk direalisasikan hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, hal ini dapat membantu dalam mempersempit ruang bagi praktik-praktik mafia tanah di Tanah Air.

ADVERTISEMENT

"Dengan sertifikat elektronik ini sebetulnya lebih mempersempit ruang bagi praktik-praktik mafia tanah. Nah di sini lah yang menjadi tugas kita, tapi saya senang progresnya juga real di sana-sini semakin banyak yang sudah punya layanan lengkap secara elektronik, secara digital," ujarnya.

Menurutnya, hal ini bukan hanya tren belaka, tetapi sebuah kebutuhan agar pada saatnya transformasi digital akan membawa Kementerian ATR/BPN semakin responsif dan akuntabel. AHY ingin agar langkah ini mengurangi segala bentuk kerugian negara, termasuk pungli karena semuanya langsung pakai sistem.

"Mudah-mudahan ini akan semakin mempercepat upaya kita untuk meyakinkan Bali ini semakin punya kepastian hukum atas tanah, baik untuk investasi, kemajuan ekonomi, bisnis, termasuk juga bagi masyarakatnya," pungkasnya.

(shc/ara)

Hide Ads