Groundbreaking Agustus 2024, Ini Tahapan Pembangunan MRT Cikarang-Balaraja

Groundbreaking Agustus 2024, Ini Tahapan Pembangunan MRT Cikarang-Balaraja

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 16 Mei 2024 16:39 WIB
Booth MRT Jakarta Hub Space 2023
Ilustrasi MRT Jakarta - Foto: Andhika Prasetia
Jakarta -

Pembangunan MRT lintas Timur-Barat (East-West) yang menghubungkan Cikarang-Balaraja ditargetkan groundbreaking pada Agustus 2024. Pembangunan proyek ini belum lama mendapatkan pinjaman dari Jepang sebesar 140,699 miliar yen atau sekitar Rp 14,49 triliun (kurs Rp 103) untuk pembangunan fase I tahap 1 yang ditargetkan beroperasi 2031.

"Pembangunan East-West, Insyaallah groundbreaking dilakukan di Agustus tahun ini dari Timur ke Barat," kata Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Berdasarkan bahan paparannya, fase I tahap 1 akan mencakup jalur Medan Satria-Tomang dan Rorotan sepanjang 30,4 km. Rencananya terdapat 21 stasiun, terdiri dari 13 stasiun elevated dan 8 stasiun bawah tanah di mana depo akan dibangun di Rorotan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian fase I tahap 2 pembangunan jalur Tomang-Kembangan sepanjang 9,2 km dengan 6 stasiun elevated. Berikutnya fase II mencakup Kembangan-Balaraja sepanjang 29,9 km dengan 14 stasiun elevated dan Medan Satria-Cikarang sepanjang 20 km dengan 7 stasiun elevated.

"Kita memang membangun East-West ini atau North-South itu dari area Jakarta dulu," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menandatangani dokumen Perjanjian Pinjaman Lunak Official Development Assistance (ODA) senilai 140,699 miliar yen pada 13 Mei 2024. Pinjaman itu untuk pembangunan MRT Jakarta jalur Timur-Barat fase 1 tahap 1 meliputi wilayah Tomang-Medan Satria.

Adapun suku bunga untuk pinjaman ini sebesar 0,3% per tahun, termasuk 0,2% per tahun untuk konsultan. Kemudian, masa pengembalian 40 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun.

"Loan tandatangan antara Indonesia sama Jepang. Total Rp 14 triliun ini itu nanti pinjamannya ditanggung oleh pemprov DKI 51% lewat APBD, 49% ditanggung pemerintah pusat lewat APBN. Pengembaliannya yang 49% itu dihibahkan ke DKI, jadi DKI full dapat dari pusat, kemudian dia sendiri hanya menanggung 51%," jelas Tuhiyat.

(aid/kil)

Hide Ads