.webp)
Forum Air Sedunia (World Water Forum) ke-10 yang digelar pada 18-25 Mei 2024 di Bali menghasilkan tonggak sejarah baru. Untuk pertama kali dalam penyelenggaraannya, forum ini menghasilkan Deklarasi Menteri untuk memperkuat ketahanan air global.
Deklarasi Menteri disahkan di akhir Pertemuan Tingkat Menteri WWF ke-10 yang dihadiri oleh 106 negara dan 27 organisasi Internasional pada Selasa (21/5). Hasil itu diungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara WWF ke-10, Basuki Hadimuljono.
Poin pertama adalah pendirian center of excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing & pemanfaatan fasilitas yang unggul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan sanitasi. Center of excellence ini bukan hanya untuk negara Indonesia, tapi juga untuk negara lainnya di Asia Pasifik," kata Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/5/2024).
Poin kedua dari Deklarasi Menteri adalah mengangkat dan mendorong isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia dinilai tetap memerlukan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih.
Ketiga, pengusulan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day yang selanjutnya akan dibawa ke United Nations (UN). Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga Peringatan Hari Danau Sedunia dianggap salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia.
"Kita harus menjaga danau untuk memperpanjang hidupnya, inilah gunanya peringatan Hari Danau Sedunia," ujar Basuki.
Dikutip dari website resmi WWF, berikut poin-poin deklarasi menteri yang disepakati:
1. Hak asasi manusia atas air minum dan sanitasi yang aman, sebagai komponen hak atas standar hidup yang layak. Mengingat air sangat penting bagi kebutuhan vital manusia dan dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan serta pentingnya menjamin tersedianya air minum yang aman dan sanitasi bagi semua.
2. Mengakui pentingnya mengatasi tantangan terkait air, termasuk melalui pendekatan terpadu yang mengatasi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi, serta kebutuhan untuk melestarikan, melindungi, dan mengelola ekosistem secara berkelanjutan.
3. Sadar bahwa dampak perubahan iklim dan meningkatnya tuntutan terhadap keamanan dan aksesibilitas air, memerlukan pengelolaan dan kerja sama yang lebih baik, pendanaan berkelanjutan serta penciptaan dan akses terhadap pengetahuan dan pemahaman terkait air.
4. Prihatin bahwa dunia berada di luar jalur untuk memastikan pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDG's) pada 2030, yang menimbulkan risiko signifikan terhadap kesejahteraan manusia dan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.
5. Menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi inklusif antar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait air di semua tingkatan, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
6. Sangat prihatin terhadap kurangnya akses terhadap layanan air dan sanitasi yang memadai dalam keadaan darurat, termasuk pada saat terjadi bencana alam dan bencana akibat ulah manusia serta dalam situasi konflik bersenjata dan menekankan pentingnya akses terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi di negara-negara yang terkena dampak.
7. Menyambut upaya dan inisiatif untuk mendorong partisipasi yang adaptif dan inklusif secara sosial, serta bermakna dari semua pemangku kepentingan terkait termasuk perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta mereka yang terkena dampak tantangan air.
8. Memperhatikan bahwa pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama dalam menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan untuk semua.
(aid/eds)
