.webp)
"Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan inovasi, serta industri, dengan tujuan untuk memastikan persiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung di IKN," kata Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati dalam keterangan tertulis, Jumat (21/6/2024).
Thomas menyebut pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di IKN mengusung konsep Green, Smart and Beautiful yang dikerjakan PT PLN (Persero). Pelaksanaan pekerjaan dibagi dalam 3 stream.
Stream 1 yaitu pekerjaan pembangunan transmisi dan gardu induk yang secara umum progres pekerjaannya saat ini telah selesai 100%. Stream 2 yaitu pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 10 MW yang pengerjaannya juga telah selesai 100% dan beroperasi sejak 29 Februari 2024.
Selain itu, pembangunan PLTS kapasitas 40 MW tahap kedua dalam proses konstruksi dan target COD pada 22 November 2024. Untuk stream 3 yaitu pekerjaan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik dengan progres sampai saat ini mencapai 48,45%.
"Otorita IKN bersama PLN siap melayani kebutuhan ketenagalistrikan untuk rangkaian kegiatan 17 Agustus 2024 dan memastikan kecukupan daya di IKN," tegas Thomas.
Sampai saat ini PLN telah membangun PLTS 10 MW, 2 Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 Kilo Volt (KV) 2x60 Mega Volt Ampere (MVA) dan Gardu Induk (GI) Mobile 2x30 MVA, Jaringan Transmisi 26,03 Kilometer-Route (kmr), Jaringan Distribusi 20,24 Kilo Meter Sirkuit (kms) dan 9 Gardu Hubung, serta Gardu Distribusi.
Untuk mengamankan keandalan ketenagalistrikan pada 17 Agustus 2024, PLN menerapkan skenario sistem persiapan cadangan berlapis yaitu supply penyulang dari gardu induk berbeda yakni GIS-4 dan GI Mobile Gersik, Uninterruptible Power Supply dan Genset Emergency.
Thomas menyebut saat ini progres pembangunan infrastruktur batch 1 di IKN telah mencapai 84%. Infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai fasilitas penting seperti kompleks kantor pemerintahan dan perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.
Selain itu, proyek investasi swasta non-APBN yang dibangun sebagai fasilitas penunjang juga disebut akan selesai, mencakup pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, gudang, transportasi dan lainnya.
"Persiapan ini mengharuskan kolaborasi yang kuat antara Otorita IKN, pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Sinergi dari berbagai sektor diharapkan mampu menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di IKN," tuturnya. (ara/ara)
