Kemenhub Bicara Kelanjutan Proyek LRT Bali

Kementerian Perhubungan buka suara soal kelanjutan proyek Light Rail Transit (LRT) di Bali. Bagaimana perkembangannya?

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan pihaknya saat ini sudah mengantongi dokumen feasibility study (FS) alias hasil studi kelayakan yang diberikan pemerintah Korea Selatan. Rute LRT Bali nantinya dari Bandara Ngurah Rai sampai ke kawasan Central Park serta Seminyak.

"Kita sebenarnya punya FS yang bantuan Korea untuk tahap 1. Dari bandara ke Central Park, adanya di Seminyak," ungkap Risal di Artotel Gelora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam (26/7/2024).

Meskipun demikian, Risal menjelaskan bahwa proyek LRT berada di bawah kewenangan penuh Pemerintah Provinsi Bali. Oleh sebab itu, ia mengaku belum mengetahui jumlah nilai proyek dan investasi. Proyek tersebut juga belum dilelang.

"Belum (dilelang), kalau provinsi sudah nyiapin investor, tapi kan nanti dilelang. Nanti belum tahu apakah KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha), loan (pinjaman), atau investasi murni. Menunggu provinsi," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan proyek LRT Bali ditargetkan groundbreaking pada September 2024. Rencana besarnya, LRT Bali akan terbentang dari Bandara Ngurah Rai sampai ke Mengwi. Namun untuk tahapan awalnya, kereta ini baru akan tersambung dari bandara sampai ke Kuta.

"Kita akan bangun LRT, dari bandara ke Kuta, Legian, lalu sampai Mengwi, tapi yang kali ini, bandara sampai ke Kuta dulu. Kan yang masif yang ke arah Kuta ya," ujarnya di Hotel Four Season Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pembangunan LRT Bali Tahap 1 akan didukung oleh dana pinjaman (loan) dari Korea Selatan. Negeri Ginseng itu juga telah berkomitmen untuk melakukan feasibility study (FS) alias studi kelayakan proyek. Namun ia tak merinci berapa besar pinjamannya.

Pada Minggu (17/12/2023), Budi sempat menjelaskan Pemerintah Provinsi Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas penanggung jawab proyek sebesar 51%. Sementara pemerintah pusat akan memang saham 49%.