Begini Nasib Rencana Pembangunan Tanggul Laut Bekasi-Tangerang

Rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga Rp 90 triliun. Sekretaris Jenderal PUPR Zaenal Fatah menjelaskan pemerintah memang telah melakukan penjajakan dengan China namun belum ada kelanjutan kembali.

"Mungkin setelah ada pelantikan (Presiden-Wapres) kita duduk lagi," kata Zaenal ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat bertemu dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan berbagai macam struktur tanggul laut (sea dikes) yang dapat diterapkan di Indonesia.

Basuki menyebut pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat. NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Tanggul Laut Jakarta

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) rampung tahun depan. Pengerjaan proyek NCICD ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Di NCICD itu ada pembagian. Ini tugasnya DKI, ada tugasnya PU. Karena di 13 sungai kan dibagi tuh. Yang tugasnya DKI, insya Allah sekitar separuh sudah selesai. Kalau di PU, malah lebih. Sedikit lagi. Kalau kemarin terakhir saya diskusi sekitar mungkin tahun depan. Sekitar tahun depan," ujar Zaenal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak 2020. Penanggung jawab dari pembangunannya terbagi dua yaitu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bob mengatakan, pada 2023 PUPR telah mengerjakan tanggul 8.278 m, terdiri atas tanggul di Pantai Muara Baru, Pantai Kali Baru, Pantai Kamal Muara, Kali Ancol, dan Cakung Drain, Cengkareng Drain dan Kali Dadap. Ditambah dengan 3 unit kolam retensi di kawasan Cilincing.

"Saat ini 2024 PUPR sedang mengerjakan 1.664 m (tanggul pantai) dan 1 unit kolam retensi di Pantai Kamal Muara Dadap dan Muara Sungai Kali Dadap. 1,6 km ini merupakan penyelesaian dari kesepakatan yang sudah kita lakukan oleh Pemprov untuk pembangunan pantai ini," kata Bob dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall di Kempinski Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).