.webp)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan sebesar 50 hektare (Ha) untuk relokasi hunian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya, lahan tersebut akan dibangung permukiman oleh pemerintah.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya bertugas untuk menyiapkan lahan 50 Ha tersebut agar clear and clean dan siap dipergunakan. Adapun lahan tersebut merupakan tanah ulayat.
"50 hektare itu tanah ulayat. Punya adat dan suku adatnya sudah setuju," kata Nusron, ditemui di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN bertugas untuk memastikan kesiapan lahan tersebut, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan membangun permukiman.
"Pembangunannya nanti dari pemerintah, oleh Menteri PKP (Maruarar Sirait). Tugas kami hanya menata tanah ini clean and clear sama proses sertifikasinya. Supaya tidak jadi masalah," ujarnya.
Dalam hal penggunaan tanah adat tersebut, Nusron mengatakan, tidak ada ganti rugi yang digelontorkan. Menurutnya, tanah tersebut dipergunakan secara sukarela untuk menolong sesama saudara.
Untuk teknisnya sendiri, Nusron menjelaskan tanah tersebut nantinya akan dibebaskan lalu diberikan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Bank Tanah. Dari sana, baru akan dibangun kawasan permukiman oleh Kementerian PKP. Nantinya, pemilik rumah tersebut akan menerima sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
"Jadi nanti hak di atas hak, teknisnya begitu. Dalam 5 atau 10 tahun mendatang, boleh di-SHM (Sertifikasi Hak Milik). Karena kalau dikasih SHM sekarang, mohon maaf, biasanya nanti moral hazard, banyak yang dijual-belikan belum-belum. Ini supaya tidak bisa diperjualbelikan lebih dulu," terangnya.
Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut pemerintah akan membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores NTT. Sejauh ini ada sekitar 1.100 rumah yang telah disiapkan.
"1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira 8 hari bisa sampai ya atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024), dikutip dari detikNews.
Terkait anggarannya, Maruarar mengatakan akan dari APBN, APBD, dan melibatkan pihak swasta. Dirinya mengatakan banyak swasta yang ingin membantu.
"Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta jadi semangat gotong-royong memang sudah makin kuat dalam negara kita," kata dia.
"Kalau yang berat kan itu pasti Rp 60 juta, itu termasuk yang rusak, tapi kalau pun itu kurang ya mesti kita tambahkan Pak. jadi sudah baku Rp 60 juta itu," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Dananya sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan untuk 6 bulan.
"Itu dapat dana tunggu hunian 500 ribu per KK kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu," katanya.
Lihat Video: Pemerintah Siapkan 1.100 Rumah untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi
