Anggota DPR Sebut Banyak PSN Mangkrak, Minta Menteri PU Segera Cek

Anggota DPR Sebut Banyak PSN Mangkrak, Minta Menteri PU Segera Cek

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Selasa, 03 Des 2024 17:49 WIB
Komisi V DPR Raker bersama mitra pemerintahan di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Foto: Shafira Cendra Arini/detik.com
Jakarta -

Sejumlah pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Sumatera disebut-sebut dalam kondisi mangkrak. Selain itu, kualitas bangunan juga menjadi salah satu permasalahan yang juga kerap ditemukan.

Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P, Edi Purwanto. Edi mengatakan, setidaknya ada dua proyek mandek yang ditemukannya di daerah Jambi, yakni jalan akses ujung Jabung dan bendungan di Sarolangun.

"Saya lihat ada beberapa PSN yang memang posisi hari ini banyak yang mangkrak," kata Edi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harapan kita mungkin, mumpung Pak Menteri (Pekerjaan Umum) baru, cek ada berapa sih program-program yang sudah menghabiskan uang triliunan bahkan ratusan triliun tapi mangkrak," sambungnya.

Menurutnya, bendungan yang berlokasi di Sarolangun ini mangkrak dan tidak jelas fungsinya. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat segera meninjau proyek-proyek tersebut.

ADVERTISEMENT

"Mohon nanti ditinjau secara bersama-sama. Treatment-nya apa yang harus dilakukan. Karena setahu saya sudah 209 lebih bendungan di Sarolangun tapi nggak berfungsi," ujarnya.

Selain itu, Edi juga menyoroti masalah kualitas infrastruktur yang telah terbangun. Menurutnya, kualitas infrastruktur di Sumatera sendiri kebanyakan kurang baik. Hal ini termasuk dengan proyek jalan tol.

"Jambi juga punya tol, walau baru 30 km, kemudian dari Lampung ke Palembang, problem-nya juga sama, kualitasnya. Jadi banyak proyek-proyek besar kita di mutunya jelas kita ada masalah, di kualitas pengerjaannya," kata dia.

Padahal, rata-rata kontraktor penggarap proyek tersebut merupakan perusahaan pelat merah atau BUMN. Menurutnya, kondisi ini menjadi pertanda agar pengerjaan proyek-proyek pembangunan di daerah mendapat perhatian lebih.

"Rata-rata yang mengerjakan itu BUMN. Artinya harus memunculkan kesadaran kolektif kita bahwa uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan, termasuk kualitasnya," ujar Edi.

"Sekali lagi kalau hal-hal besar itu nggak selesai, maka akan sulit kita bangun kampung-kampung, desa-desa yang memang hari ini jauh dari akses apapun sehingga ekonomi kita agak sulit bergerak di tataran itu," sambungnya.

(shc/fdl)

Hide Ads