.webp)
Pemerintah menggandeng investor ikut ambil bagian dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pun juga mengakui anggaran pemerintahan terbatas. Apalagi, mengingat saat ini pemerintah punya banyak proyek prioritas skala besar mulai dari swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG).
"On track 100% ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, pemerintah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari solusi pendanaannya. Saat ditanya lebih lanjut terkait minat investor asing, menurutnya sudah ada minat, namun belum ada eksekusi.
"Sudah ada omon-omon, tapi belum," ujarnya.
Dody mengatakan, minat-minat tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo Subianto lawatan ke sejumlah negara serta bertemu dengan beberapa pengusaha. Salah satu yang terbaru ialah bertemu para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan The Jakarta Japan Club (JJC).
"Banyak kan, kemarin kan Pak Prabowo ketemu pengusaha Jepang. Itu kan salah satu topiknya itu. Banyak lah (minat). Kemarin waktu beliau ke G20, ke BRICS. Itu kan juga salah satu topiknya itu (promosi IKN)," kata dia.
Namun demikian, Dody belum dapat merincikan negara-negara apa saja yang menyatakan minatnya. Hal ini menjadi bagian dari domain Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dody menambahkan pemerintah terus menggenjot penyelesaian pembangunan IKN. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan prioritas pembangunan lebih kepada penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
"Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029," ujar Dody.
(hns/hns)
