9,1 Juta Bidang Tanah Terdaftar, Nilai Ekonomi Bertambah Rp 912 T

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan nilai ekonomi tambahan dari program pendaftaran tanah sepanjang 2024 mencapai Rp 912,27 triliun. Angka tersebut dapat tercapai berasal dari 9,1 juta bidang tanah yang sudah terdaftar.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bidang tanah yang tersertifikasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 3.605.520 bidang pada 2024. Sementara itu, sebanyak 9.171.555 bidang tanah terdaftar sepanjang 2024.

"Dari yang terdaftar 9,1 juta bidang tanah yang sudah tersertifikasi 3,6 juta bidang tanah. Jadi kira-kira ada cost spending tahun depan untuk sertifikasi yang sudah terdaftar itu ada sekitar 5,5 juta bidang tanah," kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Lebih lanjut, secara keseluruhan ada 120,9 juta bidang tanah yang terdaftar dari 126 juta bidang tanah yang ditargetkan untuk didaftarkan. Nusron menilai program PTSL cukup efektif.

Hal ini dapat dilihat progres pendaftaran tanah sebelum ada dan sesudah ada PTSL mengalami kenaikan, misalnya pada periode 1961-2016 jumlah tanah yang terdaftar mencapai 46 juta bidang. Sementara, pada 2017-2024 mencapai 74,9 juta bidang tanah. Melihat progres tersebut, Nusron menekankan akan terus melanjutkan program tersebut.

"Karena sudah mendapatkan persetujuan anggaran. Salah satunya persetujuan anggaran dari program pinjaman, World Bank. Insya allah target 126 juta bidang bisa tercapai," imbuh Nusron.

Dari total tanah yang terdaftar itu, Nusron menyebut ada tambahan nilai ekonomi mencapai Rp 912,27 triliun. Total tersebut, berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (Pph), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga hak tanggungan. Namun, Nusron memperkirakan nilai BPHTB akan turun pada tahun depan lantaran pemerintah menetapkan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan dihapus.

Pada kesempatan yang sama, Nusron juga membeberkan tanah wakaf dan rumah ibadah baru tersertifikasi mencapai 15.093 bidang selama 2024. Angka ini masih kecil dibandingkan dengan jumlah objek tanah wakaf yang terdaftar sebagai 655.238 bidang.

Kemudian, pihaknya juga telah menyelesaikan 582 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terdiri dari, 567 RDTR di Kabupaten/Kota, 5 RDTR KPN, dan 9 RDTR Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jumlah pengajuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) pusat ada 4.810, yang sudah diterbitkan 1.108. Kenapa cuma sedikit? Semua pasti terhambat pada masalah peta geospasial. Dan karena peta geospasial di tahun ini, di bulan Desember ini baru selesai di Pulau Sulawesi. Jika tahun depan saya yakin lebih banyak, terutama karena KKPR di Pulau Sulawesi pasti lebih mudah dan lebih cepat karena sudah ada peta geospasial yang sekali itu sebagai konsep One Map Policy. Tahun depan peta geospasial yang dibuat akan masuk Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, sehingga ditargetkan pada tahun 2028 semua peta geospasial di Indonesia akan selesai," imbuh Nusron.