Pemerintah berencana memulai proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini. Seiring dengan rencana tersebut, saat ini masih ada sejumlah pekerjaan pembangunan yang belum rampung di IKN.
Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, pihaknya terus menggeber penyelesaian infrastruktur seiring rencana tersebut. Salah satu yang masih perlu didorong penyelesaiannya adalah hunian atau apartemen ASN dan Hankam.
"Rusun untuk tempat tinggal sudah makin siap. Mungkin sekitar Maret atau April sudah 47 siap. Jadi kelengkapan-kelengkapan itu ya (yang perlu diselesaikan)," kata Danis di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025) malam.
Berikutnya, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 2 yang saat ini progres pembangunannya 80%. Kantor Kemenko 1, 3, hingga 4 saat ini sudah rampung dan dalam persiapan untuk diresmikan.
"Kalau kita atau saya ya terus saja menyelesaikan persiapan infrastruktur itu untuk kedatangan ASN itu," lanjutnya.
Kantor Otorita IKN (OIKN) saat ini juga dalam proses pembangunan. Saat ini pembangunannya sudah hampir selesai, sehingga pada Februari mendatang rencananya Otorita IKN akan mulai berkantor di sana.
Di sisi lain, Danis mengatakan sebagian besar pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saat ini sudah rampung, khususnya untuk infrastruktur eksekutif. Hal ini mulai dari Istana Negara, Istana Garuda, lalu ada juga infrastruktur pendukung seperti hotel dan rumah sakit.
"Kalau sebagian untuk kawasan itu sudah selesai. Sesuai kontrak lah ya, yang dilanjutkan sampai kuartal I ini mudah-mudahan selesai. Sudah (bisa jalan) fungsi perkotaan. Terus tenant-tenant juga kita udah ada beberapa, coffee (shop) rumah makan, rumah sakit," ujar dia.
Saat ini, Otorita IKN juga melakukan persiapan untuk lelang infrastruktur legislatif dan pendukungnya. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melengkapi infrastruktur yudikatif dan legislatif.
"Mengacu pada rencana induk pembangunan otorita yang sudah diatur di dalam Perpres 63/2022, tahapan awal kita sudah selesai, Tahap 1, 2022-2024. Sekarang kita masukin 2025. Memang yang ada sekarang itu adalah kelengkapannya untuk eksekutif, pemerintahan," kata Danis.
"Instruksi Bapak Presiden untuk melengkapi yudikatif dan legislatif, itu yang sedang kita persiapkan. Sementara PU melanjutkan yang eksekutif, menyelesaikan. Sifatnya kan multi-year, jalan tol juga. Sebagian mau kita selesaikan supaya pertengahan 2025 (rampung)," sambungnya.
Sebagai informasi, rencana pemindahan ASN ke IKN mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ASN ke IKN direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke Januari 2025.
Mundurnya rencana pemindahan ASN ke IKN seiring dengan sejumlah infrastruktur yang belum rampung, ditambah dengan dampak pergantian pemerintahan. Kabar terakhir, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan usai Lebaran atau pada bulan April 2025.
"Menurut Menteri PANRB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulan Januari, cuma Maret kan lebaran. Ada Lebaran mungkin dihitung itu," sebut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono ketika ditanya kapan ASN pindah ke IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
(shc/ara)