Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono akan menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal tambahan anggaran. Basuki menjelaskan anggaran OIKN saat ini sebesar Rp 6,39 triliun sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025.
Selanjutnya OIKN akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pembangunan fasilitas Yudikatif dan Legislatif di IKN sebesar Rp 8,1 triliun. Tambahan anggaran ini, menurut Basuki, sudah direstui Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DIPA awal yang ada di kami adalah Rp 6,3 triliun. Untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan Rp 8,1 triliun. Nah itu besok akan segera kami mengirim surat pada Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sore hari ini," sambung mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.
Basuki menjelaskan rencana efisiensi anggaran OIKN ini sebelumnya sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Namun, menurut Basuki, penetapan Inpres ini dilakukan sebelum rapat terbatas (ratas) mengenai IKN.
"Nanti kalau saya salah disampaikan, karena Inpres Nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin. Jadi Inpres Nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang Minggu 21 Januari," jelasnya
Setelah rapat terbatas terkait pembangunan IKN pada Minggu (21/1) kemarin dan hari ini Senin (3/2/2025), Basuki memastikan Prabowo menyetujui anggaran pembangunan IKN itu sesuai dengan DIPA 2025, serta tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun tadi.
"Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau, kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan (dikembalikan ke awal)," ucapnya.
Simak Video: Prabowo Gelontorkan Rp 48,8 T untuk Jadikan IKN Ibu Kota Politik