Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal kabar pegawai dirumahkan akibat efisiensi anggaran. Dody membantah informasi tersebut.
Pegawai yang dimaksud adalah petugas operasi dan pemeliharaan (OP) sumber daya air. Dody mengatakan pihaknya bukan merumahkan, tetapi memang pegawai OP itu dikontrak setiap tahunnya. Saat ini, kata dia, kontraknya sudah selesai.
"Bukan dirumahkan, memang kontrak kerjanya habis. Jadi teman-teman OP ini kita kontrak tahunan, per tahun kita update. Ini agak sedikit terlambat. Semua kontrak selesai di bulan November-Desember," kata dia dikutip dari Instagram resmi @kementerianpu, Kamis (13/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berakhir kontrak OP itu karena belum finalnya alokasi anggaran Kementerian PU setelah ada rencana efisiensi. Makanya, Kementerian PU belum melanjutkan kontrak para pegawai OP.
Dody menjelaskan saat ini proses efisiensi anggaran masih berlangsung. Pihaknya mengatakan jika alokasi telah selesai, maka baru bisa dibayarkan kontrak para pegawai OP.
"Sampai detik ini kan belum selesai pengadaan, di beberapa belum mulai. Ini anggaran sendiri masih proses politik anggaran. Politik anggaran selalu dari Kementerian Keuangan dan Presiden. Kami kemudian minta pertujuan DPR dan kembali ke Menteri Keuangan, baru kemudian bisa efektif," terangnya.
"Pada saat efektif itulah kemudian para balai ini baru mulai bekontrak dengan OP itu," tambahnya.
Dody menegaskan kembali, pihaknya tidak merumahkan pegawai OP. Saat ini masih menunggu proses efisiensi anggaran selesai, barulah dapat melakukan perpanjangan kontrak pegawai OP.
"Sebenarnya bukan ada perumahan hanya sekadar update kontrak yang belum kita kerjakan, karena proses politik anggaran belum selesai," terangnya.
Dia menilai pegawai OP sangat penting bagi Kemnterian PU dan untuk mencapai cita-cita swasembada pangan. Sebab, peran OP sangat strategis di lapangan, utamanya mengurusi irigasi guna mengairi sawah.
Dody berkomitmen untuk mempercepat politik anggaran yang berlangsung. Jika telah selesai, pihaknya berjanji akan memperpanjang kontrak pegawai OP.
"Kita berusaha mempercepat politik anggaran agar bisa segera selesai. Kemudian beberapa minggu lalu saya sudah menginformasikan kepada Dirjen Sumber Daya Air, sementara waktu tandatangan kontrak dengan para OP. Nanti begitu semua anggaran ditetapkan efektif, berarti kita tinggal bayar rapel. Kalau hari ini ada beberapa teman OP berkenan tetap melanjutkan pekerjaan, memang itu sangat sangat diperlukan supaya meraih swasembada pangan, saya mengucapkan terima kasih," jelasnya.
Sebagai informasi, belum lama ini viral kabar dengan narasi banyak pegawai Kementerian PU dirumahkan. Bahkan angka yang muncul di sosial media, jumlahnya cukup besar. Kondisi itu disebut karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Simak juga Video 'Dirut RRI Jamin Tak Ada PHK Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran':
(acd/acd)