.webp)
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti tentang peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan Sukabumi hingga Jabodetabek beberapa waktu lalu. Hal ini salah satunya karena banyaknya pemukiman penduduk di sempadan sungai.
Diana mengatakan, dirinya sempat berkunjung ke beberapa titik banjir bandang, salah satunya di Cisarua, Kabupaten Bogor. Bahkan permukiman warga di sisi sungai menyebabkan ukuran sungai menjadi mengecil.
"Di Cisarua itu banjirnya menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai, benar-benar di atas sungai. Dulu sungainya itu besar, terus sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena banyaknya rumah-rumah yang berdiri di, sebenarnya itu sempadan sungai, tapi dia tambahkan rumah-rumahnya," kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, keberadaan permukiman itu menjadi penyebab dari banjir bandang kemarin. Sebab, air yang seharusnya mengalir deras karena intensitas hujan cukup tinggi, kini tak mampu menampung air karena ukurannya mengecil.
Karena ukuran sungai ataupun danau yang mengecil, akhirnya aliran air tidak mampu terbendung. Aliran air tersebut pun kemudian menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang.
Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Sukabumi. Pada kala itu, Diana mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau lokasi terdampak banjir bandang.
"Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi ya, itu agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. kalau sempadan sungai itu harusnya kan kosong, sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut," ujarnya.
Sedangkan di Bekasi sendiri, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Menurut Diana, keberadaan permukiman di sempadan sungai membuat Kementerian PU kesulitan untuk membangun tanggul sungai.
"Besok itu kami dengan Pak Gubernur DKI (Pramono Anung) dan Menteri ATR (Nusron Wahid), itu akan duduk bareng lagi untuk tanggul-tanggul yang di Bekasi," ujar Diana.
Pihaknya juga akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas terkait dengan sertifikat di sekitaran sungai Bekasi. Keberadaan sertifikat itu yang menghambat program normalisasi sungai serta pembangunan tanggul.
"Kita koordinasikan terus dengan Pemda, karena yang menyelesaikan ini adalah masalah Pemda, ATR. Karena kita akan membangun, tetapi lahannya belum ada, belum siap," kata dia.
Simak juga Video 'Tolong, Warga Korban Banjir-Longsor di Kaungluwuk Sukabumi Butuh Bantuan':
(shc/rrd)
