.webp)
Pemerintah tengah menggodok aturan baru untuk melanjutkan program perbaikan jalan daerah atau Inpres Jalan Daerah (IJD) di 2025. Untuk implementasinya tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 15 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, anggaran yang diusulkan untuk realisasi program tersebut pada tahun 2025 sebesar Rp 15 triliun. Angka ini sama dengan usulan Kementerian PU untuk program IJD pada 2024.
"Sekitar mungkin Rp 15 triliunan awal ya, tapi nanti akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal. Kita mengajukan sama seperti tahun lalu," kata Dody di Posko Mudik Lebaran Kementerian PU, Kota Bekasi, Jawa Barat, ditulis Kamis (27/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program IJD sendiri pertama kali dijalankan di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Program ini ditandai dengan dirilisnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Aturan ini ditujukan untuk penanganan jalan-jalan non-nasional rusak dan peningkatan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia, dengan dukungan APBN. Salah satu yang melandasi penerbitan kebijakan ini ialah karena viralnya unggahan 'Jalan Lampung Dajjal' pada kala itu.
Oleh karena itu, Dody, optimistis dari sisi panduan pelaksanaannya Kementerian PU telah lebih siap dalam menjalankan program ini. Hal ini mengingat program tersebut di masa pemerintahan lalu telah berjalan selama hampir 2 tahun.
"Karena kan itu dari tahun ke tahun sudah ada, tinggal Inpres-nya diperbarui. Tapi Inpres-nya belum keluar, nanti kalau Inpres diperbarui kita tinggal kemudian diskusi lagi dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kira-kira mau dikasih berapa dulu (anggaran awalnya)," ujar dia.
Saat ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tengah menggodok aturan Instruksi Presiden (Inpres) baru untuk merealisasikan kelanjutan program tersebut. Artinya, program IJD ini akan berlanjut pada 2025.
"Kalau Inpres Jalan Daerah itu Inpres-nya sendiri masih digodok bersama dengan Kemensetneg. Kalau Inpres-nya belum ada, ya anggarannya belum," katanya.
Dody tidak merincikan daerah-daerah mana saja yang menjadi prioritas awal pembangunan nantinya bila program ini mulai berjalan. Namun poin utamanya, perbaikan jalan akan didahulukan pada daerah-daerah yang telah menyatakan kesiapannya.
Simak juga Video: Aksi Warga Pringsewu Tambal Jalan Rusak Pakai Dana Patungan
(shc/fdl)
