Kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ikut berdampak signifikan ke sektor konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo blak-blakan soal risiko pemangkasan anggaran kementeriannya yang mencapai Rp 37 triliun.
Dody mengatakan, awalnya Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Namun karena kebijakan efisiensi fiskal, pagu efektifnya dipangkas hingga hanya tersisa Rp 73,76 triliun per 7 Mei 2025.
"Secara ekonomi pemangkasan ini menurunkan kapasitas fiskal untuk mendukung sektor konstruksi yang selama ini menopang pertumbuhan negara ini dengan setiap Rp 1 triliun belanja modal berdampak kepada antara 0,08% sampai dengan 0,12% PDB sektor konstruksi," kata Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Ia memperkirakan pemotongan anggaran tersebut bisa menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB nasional hingga 0,4%. Namun demikian, menurut Dody, kualitas struktur anggaran Kementerian PU masih terjaga karena 81% tetap dialokasikan untuk belanja modal produktif, sementara 10% untuk belanja operasional dan barang.
"Prioritas difokuskan pada persepasi jalan nasional, pembangunan jalan nasional, irigasi pangan, air besi dan sanitasi," ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi ini juga diikuti dengan pelunasan kontrak tahun jamak (MYC) sebesar Rp 14,2 triliun untuk menghindari beban fiskal di masa depan. Kementeriannya juga memperkuat pengawasan internal dan digitalisasi agar lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.
Meski begitu, Dody menegaskan Kementerian PU tetap membutuhkan tambahan anggaran sebagai investasi sosial dan ekonomi demi keberlanjutan pembangunan. Untuk tahun anggaran 2025 ini, ia mengusulkan tambahan Rp 12,5 triliun sehingga total anggaran bisa naik menjadi Rp 86 triliun.
"Kami pasti masih memerlukan tambahan anggaran secara terukur sebagai investasi sosial dan ekonomi, demi keberlanjutan pembangunan," katanya.
"Dengan dukungan Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat, kami optimis keseimbangan pembangunan tetap dapat dijaga tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal," pungkasnya.
Tonton juga "Kemkomdigi Minta Tambahan Anggaran Rp 12,6 T di 2026" di sini:
(shc/rrd)