Blak-blakan Menteri PU soal Dampak Besar Efisiensi Anggaran

Blak-blakan Menteri PU soal Dampak Besar Efisiensi Anggaran

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 10 Jul 2025 08:00 WIB
Menteri PU
Foto: Shafira Cendra Arini
Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo blak-blakan tentang dampak efisiensi anggaran kementeriannya yang mencapai Rp 37 triliun. Efisiensi berpengaruh pada penurunan kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi RI hingga 0,4%.

Pagu awal Kementerian PU tahun anggaran (TA) 2025 ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. Namun karena kebijakan efisiensi fiskal, pagu efektifnya dipangkas hingga hanya tersisa Rp 73,76 triliun per 7 Mei 2025.

Dody mengatakan, pemangkasan anggaran ini berkontribusi pada penurunan kapasitas fiskal untuk mendukung sektor konstruksi yang selama ini menopang pertumbuhan negara. Setiap Rp 1 triliun belanja modal berdampak kepada antara 0,08% sampai dengan 0,12% Produk Domestik Bruto (PDB) sektor konstruksi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka pemotongan Rp 37 triliun berpotensi menurunkan kontribusi terhadap PDB nasional hingga maksimum 0,4%," ujar Dody, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Namun demikian, menurut Dody, kualitas struktur anggaran Kementerian PU masih terjaga karena 81% tetap dialokasikan untuk belanja modal produktif, sementara 10% untuk belanja operasional dan barang.

ADVERTISEMENT

"Prioritas difokuskan pada persepsi jalan nasional, pembangunan jalan nasional, irigasi pangan, air besi dan sanitasi," ujarnya lagi.

Di samping itu, efisiensi ini juga diikuti dengan pelunasan kontrak tahun jamak (MYC) sebesar Rp 14,2 triliun untuk menghindari beban fiskal di masa depan. Kementeriannya juga memperkuat pengawasan internal dan digitalisasi agar lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.

Meski begitu, Dody menegaskan Kementerian PU tetap membutuhkan tambahan anggaran sebagai investasi sosial dan ekonomi demi keberlanjutan pembangunan. Untuk tahun anggaran 2025 ini, ia mengusulkan tambahan Rp 12,5 triliun sehingga total anggaran bisa naik menjadi Rp 86 triliun.

"Kami pasti masih memerlukan tambahan anggaran secara terukur sebagai investasi sosial dan ekonomi, demi keberlanjutan pembangunan," katanya.

"Dengan dukungan Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat, kami optimis keseimbangan pembangunan tetap dapat dijaga tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal," jelas dia.

Tonton juga video "DPR Sebut Efisiensi Anggaran Tapi Utang Bertambah, Ini Kata Istana" di sini:

(shc/rrd)

Hide Ads