.webp)
Sebelumnya, Dody telah menonaktifkan sementara 6 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangka Belitung dan Sumatera Utara.
Adapun OTT di Bangka Belitung sendiri terkait dengan proyek operasional dan pemeliharaan (OP) sungai. Sedangkan untuk OTT di Sumatera Utara berkaitan dengan proyek jalan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus saya akui bahwa kami hari ini masih belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami. Hanya bantuan dari para aparat penegak hukum (APH) sangat-sangat kami perlukan agar kualitas daripada pekerjaan yang kami kerjakan itu benar-benar terjaga," kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Dari jumlah 6 pegawai ASN tersebut, satu di antaranya merupakan pejabat dari Sumatera Utara. Sedangkan lima lainnya merupakan ASN Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung.
Dody mengatakan, tidak hanya melakukan penonaktifan pegawai ASN, namun dirinya juga mengganti posisi sejumlah pejabat yang bersinggungan dengan para tersangka. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses hukum bisa berjalan dengan semestinya.
(shc/hns)
