.webp)
Pemerintah masih menganggarkan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun depan. Anggaran tersebut kini difokuskan seluruhnya lewat Badan Otorita IKN.
Dikutip dari dokumen Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Selasa (19/6/2025), anggaran pembangunan IKN ditetapkan sebesar Rp 6,26 triliun. Anggaran itu terbagi untuk program pengembangan kawasan strategis senilai Rp 5,7 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen Otorita IKN senilai Rp 553 miliar.
Pada dokumen itu tidak tampak anggaran pembangunan IKN secara rinci pada kementerian atau lembaga lainnya. Rencana anggaran pembangunan IKN di Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pun tidak nampak, padahal institusi-institusi ini sempat menjadi ujung tombak pembangunan IKN di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran sebesar itu nyatanya masih jauh lebih kecil daripada permintaan Otorita IKN. Dalam catatan detikcom, Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam pembahasan anggaran di depan Komisi II DPR pernah meminta agar anggaran tahun 2026 untuk Otorita IKN ditambah sebesar Rp 16,13 triliun.
Kala itu Basuki memaparkan pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) hanya senilai Rp 5,05 triliun. Dengan begitu, bila dijumlah dengan tambahan anggaran tadi, dia mengusulkan agar Otorita IKN mendapatkan anggaran hingga Rp 21,1 triliun di tahun depan.
"Pada 2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp 16,13 triliun," ungkap Basuki dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025) yang lalu.
Pada 2025 Otorita IKN mendapatkan kucuran dana senilai Rp 13,5 triliun untuk membangun ibu kota baru. Jumlah itu sudah termasuk adanya tambahan senilai Rp 8,1 triliun yang cair pada April 2025 yang lalu.
Anggaran pembangunan IKN tak lagi disebut dalam pidato rancangan APBN dan nota keuangan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pidatonya, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto bahkan tak banyak menyebutkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas anggaran di 2026.
Meski begitu, Prabowo sejauh ini sudah memberikan target agar IKN bisa menjadi ibu kota politik. Hal itu bisa terwujud bila kelengkapan sarana prasarana untuk dewan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah bisa dibangun di IKN. Semua itu harus bisa dilaksanakan pada tahun 2028 mendatang.
Untuk memenuhi target tersebut, Prabowo sudah berkomitmen akan membiayai pembangunan IKN senilai Rp 48,8 triliun hingga 2029. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai rapat terbatas dengan pembahasan khusus soal IKN.
Prabowo berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan ibu kota baru itu selama empat tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.
"Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau (Prabowo) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp 48,8 triliun 2025 hingga 2029," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) silam.
(hal/ara)
