.webp)
Prioritas pembangunan antara era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup berbeda. Hal ini salah satunya terlihat lewat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Di masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Di tahun 2024 saja, alokasinya tembus hingga Rp 442,7 triliun, naik dibandingkan alokasi pada tahun 2023 yang secara akumulasi mencapai Rp 392,1 triliun.
Sedangkan untuk pemerintahan Prabowo, tidak diketahui berapa alokasi persisnya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sendiri secara rinci hanya tercatat alokasi untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rp 118,5 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya dapat informasi Rp 118 triliun. PU tok, kalau keseluruhan kita belum hitung," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).
Sedangkan saat ditanya lebih lanjut tentang besaran alokasi untuk infrastruktur secara keseluruhan, termasuk untuk dukungan di kementerian/lembaga (KL) lain, ia belum dapat memastikannya. Namun menurutnya, angkanya jauh di bawah saat era Jokowi.
"Waduh jauh (Di bawah Jokowi dulu yang sampai Rp 300 triliun). Jauh, jauh (nggak sampai)," jawab Lasarus.
Prabowo memang tidak menyebutkan infrastruktur secara spesifik sebagai prioritasnya selama pemerintahan. Dalam RAPBN 2026, setidaknya ada delapan agenda prioritas pemerintah, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selanjutnya ada pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi lewat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi perdagangan global.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pernah merespons pertanyaan tentang infrastruktur yang sudah tidak jadi prioritas pemerintah. Menurutnya, infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah di tahun depan, namun memang sifatnya hanya sebagai pendukung.
"Infrastruktur masih tetap prioritas. Tapi kan masih di tempat-tempat lain. Katakanlah di Kemensos saya ada sekolah rakyat, katakanlah Badan Gizi Nasional (BGN), saya ada SPPG," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8).
Meski tidak disinggung secara spesifik dalam pidato Prabowo, infrastruktur masuk dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Anggaran infrastruktur masuk ke dalam belanja negara bagian fungsi ekonomi yang direncanakan mendapat alokasi sebesar Rp 820,37 triliun. Namun tak dirincikan berapa porsinya untuk infrastruktur.
Setidaknya ada 13 target yang akan dicapai pada tahun 2026 melalui anggaran Fungsi Ekonomi, di mana beberapa di antara merupakan target pembangunan infrastruktur. Target tersebut antara lain pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 km, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 km, dan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 km.
Selain itu, ada target pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 m, pembangunan (over/ underpass sepanjang 362,71 m, pembangunan bendungan on going (kumulatif) 15 unit, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 4.000 Ha dan 100.000 Ha.
Simak juga Video: Menko AHY Ungkap 4 Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Apa Saja?
