.webp)
Pembangunan Light Rail Transit (LRT) menyisakan tunggakan utang pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar Rp 2,2 triliun. Teranyar, utang tersebut akan dibayarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan penyelesaian piutang pemerintah masih dalam proses. Ia mengatakan pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran piutang yang akan dilakukan secara penuh oleh KAI.
"Proses sekarang ini kami sudah dapat penegasan dari Kementerian Keuangan bahwa pembayarannya nanti akan dilakukan melalui KAI, misalnya dengan skema PMN atau skema subsidi ke KAI. PT KAI kemudian akan membayarkan secara penuh ke Adhi Karya," ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu kajian untuk mendapatkan angka komersial pembayaran utang tersebut. Menurutnya, pelunasan piutang pemerintah ini dapat membantu perseroan menyelesaikan sejumlah kewajiban.
"Sebetulnya tanpa ini pun pada 2024 kita sudah menurunkan utang ke supplier sekitar Rp 4 triliun dan utang perbankan sekitar Rp 2,4 triliun. Jadi cukup baik. Kalau ini cair, utang bisa lebih turun lagi, dan ini akan menjadi modal kerja yang bisa kita gunakan ke depan," jelasnya.
Entus juga memaparkan pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km awalnya didanai oleh pemerintah. Namun, terdapat perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, di mana dana sebesar Rp 23,3 triliun diberikan melalui PMN dari total nilai kontrak Rp 25,5 triliun. Proyek LRT Jabodebek sendiri menghabiskan anggaran hingga Rp 32,5 triliun.
Pada 2016, aturan tersebut direvisi lewat Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Dalam aturan baru, Adhi Karya juga ditugaskan membangun depo, padahal sebelumnya hanya ditugaskan menggarap konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, menargetkan penyelesaian piutang yang melibatkan pemerintah ini rampung pada akhir tahun. Ia mengakui piutang terbesar perseroan berasal dari proyek pembangunan LRT Jabodebek.
"Piutang terbesar saat ini adalah piutang dari LRT, yang masih dalam proses diskusi dengan KAI, Kemenkeu, dan juga Danantara untuk penyelesaiannya. Targetnya bisa selesai secepat-cepatnya akhir tahun ini," ujar Bani.
Tonton juga video "Rencana Prabowo Tarik Utang Rp 781 T, Terbesar Setelah Pandemi" di sini:
(rrd/rrd)
