LRT Mau Dibangun sampai Bogor, Duitnya dari Mana?

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, tengah membahas pendanaan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) tahap II Cibubur-Bogor. Diketahui, proyek pembangunan LRT Jabodebek diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.

Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan pihaknya membuka ruang pendanaan dari pihak swasta. Langkah ini masih terus dibicarakan bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub dan KAI.

"Karena ini adalah Perpres, kemudian kami juga sudah mendiskusikan dengan Dirjen Perkeretaapian tentang ini, dan kami bersama-sama sedang mencari bagaimana solusi pendanaan untuk pembangunan tahap yang kedua ini. Bagaimana lebih banyak melibatkan misalnya dana-dana di luar pemerintah untuk bekerjasama dengan KAI," ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).

Dalam Perpres tersebut, terang Entus, ADHI ditugaskan untuk membangun proyek LRT Jabodebek dalam dua tahap. Saat ini, LRT Jabodebek sendiri telah beroperasi sepanjang 44 km di lintas Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, serta Cawang-Bekasi Timur. Perpres ini juga memuat dana proyek sebesar Rp 25,5 triliun.

Namun saat ini, ADHI baru menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek LRT Jabodebek sebesar Rp 23,3 triliun. Artinya, untuk pembangunan tahap I pemerintah masih memiliki tunggakan ke ADHI sebesar Rp 2,2 triliun.

"Tahap pertama 44 kilo untuk yang sudah kita bangun dan sudah beroperasi saat ini. Pada saat itu memang nilainya juga sebesar Rp 23,3 triliun, tapi pada saat itu pun masih kekurangan dananya," jelasnya.

Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, menargetkan penyelesaian piutang yang melibatkan pemerintah ini rampung pada akhir tahun ini. Ia mengakui, piutang terbesar berasal dari proyek pembangunan LRT Jabodebek.

"Di sisi piutang di mana piutang-piutang yang ada ini pada saat ini terbesar itu adalah piutang dari LRT yang sampai saat ini masih dalam proses diskusi dengan KAI, Kemenkeu, dan juga Danantara untuk penyelesaiannya yang akan dilaksanakan lebih kurang secepat-cepatnya akhir tahun ini," ujar Bani.

Simak juga Video 'Pendapat Warga soal Transportasi Umum Jakarta, Sudah Oke?':