Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara merespons pembayaran sisa utang sebesar Rp 2,2 triliun kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk pembangunan LRT Jabodebek.
Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Allan Tandiono mengatakan hingga saat ini Kemenhub bersama PT KAI (Persero) masih menunggu skema pembayaran utang dari Kementerian Keuangan.
"Terkait pembayaran proyek, sebetulnya itu kan memang pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor Adhi Karya dan KAI perlu bayar," jelas Allan dalam media briefing di Jakarta Selasa (30/9/2025).
"Jadi Kementerian Perhubungan maupun KAI saat ini menunggu ya dari Kementerian Keuangan terkait skema pembayarannya seperti apa," sambungnya.
Allan menambahkan sebelum pelunasan utang akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Dengan begitu jumlah utang yang dibayarkan sesuai nilai pengerjaannya.
"Nanti juga perlu diverifikasi terkait pembayarannya," kata Allan.
Sebagai informasi, sebelumnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah mengkaji sisa tunggakan utang pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2,2 triliun dalam proyek LRT Jabodebek.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan meninjau lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan utang proyek tersebut oleh KAI. Hal ini untuk memastikan perbaikan pada kinerja keuangan BUMN.
"Nanti akan saya cek polanya, tentunya harusnya skemanya harus proper, harus benar, Karena harus memastikan bahwa setiap perusahaan menjadi sehat. Karena itu nanti saya cek untuk yang LRT tadi dengan Adhi Karya," kata Dony, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Utang Pemerintah di Proyek LRT
Sisa utang pemerintah untuk pembangunan LRT sebesar Rp 2,2 T pertama kali dibahas oleh Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi. Ia mengatakan pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran piutang yang akan dilakukan secara penuh oleh KAI.
"Proses sekarang ini kami sudah dapat penegasan dari Kementerian Keuangan bahwa pembayarannya nanti akan dilakukan melalui KAI, misalnya dengan skema PMN atau skema subsidi ke KAI. PT KAI kemudian akan membayarkan secara penuh ke Adhi Karya," ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).
Entus menambahkan, pihaknya masih menunggu kajian untuk mendapatkan angka komersial pembayaran utang tersebut. Menurutnya, pelunasan piutang pemerintah ini dapat membantu perseroan menyelesaikan sejumlah kewajiban.
Entus juga memaparkan pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km awalnya didanai oleh pemerintah. Namun, terdapat perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, di mana dana sebesar Rp 23,3 triliun diberikan melalui PMN dari total nilai kontrak Rp 25,5 triliun. Proyek LRT Jabodebek sendiri menghabiskan anggaran hingga Rp 32,5 triliun.
Simak juga Video: Misi Besar LRT Jakarta Kerek Jumlah Penumpang Naik 20 Kali Lipat
(igo/hns)