Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memberikan pelatihan sebagai tenaga konstruksi kepada para santri yang mau membangun pesantren secara gotong royong. Rencana ini menyusul tragedi ambruknya gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025.
Salah satu hal yang paling disoroti dalam kejadian tersebut adalah masalah tidak adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada ponpes tersebut. Selain itu, disebut-sebut pembangunan Ponpes Al-Khoziny juga dilakukan secara mandiri oleh para santri tanpa standar yang jelas.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian Agama mencatat jumlah pesantren di Indonesia mencapai lebih dari 42.000. Sedangkan yang memiliki PBG sangat minim, baru mencapai 51 pesantren.
Oleh karena itulah, PU berupaya untuk memfasilitasi masyarakat melalui pelatihan. Hal ini demi memastikan bangunan pesantren itu nantinya memenuhi standar-standar yang baik, layak, dan aman, namun juga tetap dilandasi budaya gotong royong.
"Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Oleh karena itu insyaallah PU akan melatih dan mensertifikasi para santri sebagai tenaga kerja konstruksi, for free (secara gratis)," kata Dody, dalam acara penandatanganan SKB Tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Dody mengatakan, pemerintah tidak ingin menghapus budaya gotong royong yang melandasi terbentuknya banyak pesantren di Tanah Air. Pelaksanaan pelatihan ini harapannya dapat memfasilitasi santri yang bergotong royong membangun pesantrennya sendiri.
"Banyak pondok-pondok pesantren yang tumbuh dari semangat gotong royong, pesantren lahir dari keikhlasan. Kami benar-benar tidak ingin semangat budaya itu hilang," ujar Dody.
"Kami sangat-sangat berharap agar semangat gotong royong ini berubah menjadi keahlian yang diakui. Mereka para santri bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan dengan rasa bangga," sambungnya.
Selain itu, ke depannya pemerintah daerah (pemda) akan memiliki kewenangan lebih untuk melalukan proses perizinan hingga sertifikasi bangunan gedung pensantren, tanpa harus ke pusat. Kementerian PU akan tetap hadir menjadi pengarah dan pengawas, serta memastikan keandalan gedung.
"Kita bersama-sama akan menjadi pengarah dan pengawas kebijakan, memastikan setiap bangunan baru melalui proses perizinan yang baik dan benar, bahwa setiap ruang belajar memenuhi standar kelayakan minimum sebagai santri," kata dia.
Rencana tersebut akan diperkuat dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren. Surat tersebut akan diteken oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Lihat juga Video: Update Terbaru Identifikasi Santri Korban Bangunan Ponpes Al Khoziny
(kil/kil)