.webp)
Pemerintah akan menggelontorkan APBN untuk perbaikan gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025. Langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung membantu menangani masalah perbaikan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, Prabowo memberi perhatian khusus atas peristiwa tersebut. Arahan dari Presiden ialah agar pemerintah turun tangan dalam membantu menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan penanganan masa depan.
"Salah satu upaya-upaya itu Presiden akan mendorong agar pemerintah membantu baik audit pengawasan maupun renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan longsor, rawan roboh, dan berbagai kerawanan-kerawanan yang lainnya," kata Cak Imin, dalam acara penandatanganan SKB Tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses audit tengah digencarkan untuk menjaring ponpes mana saja yang dalam kondisi rawan dan membutuhkan sokongan pemerintah. Langkah ini demi memastikan peristiwa tragis seperti yang menimpa Ponpes Al-Khoziny tidak terulang kembali.
Selaras dengan hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan surat edaran berisi rincian kualifikasi ponpes yang akan mendapat bantuan dari presiden untuk perbaikan. Pertama, ponpes yang rawan.
Kedua, prioritas untuk ponpes dengan jumlah siswa atau santri di atas 1.000 orang. Lalu yang ketiga, ponpes yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan pembangunan tersebut.
"Dan menurut saya, Presiden maunya tidak hanya sekedar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya tapi presiden maunya semua dibantu, tapi itu kita akan usahakan terus, kita akan upayakan terus," lanjut Cak Imin.
Besaran Anggaran Perbaikan
Sementara menyangkut besaran anggaran perbaikan, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya belum dapat membocorkan berapa jumlah anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan ponpes tersebut.
Namun demikian, Kemenag telah mendapat restu dari Prabowo untuk menambah anggaran khusus untuk madrasah dan ponpes. Hal ini seiring dengan perubahan dalam struktur Kemenag, di mana semula ponpes dinaungi Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), ke depan akan dibentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren.
"Seperti arahan Bapak Presiden, yang penting jangan terulang seperti itu (Ponpes Al-Khoziny) lagi. Khusus terhadap Pondok Pesantren dengan anggaran yang bertambah, saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung nanti berapa yang diperlukan kalau itu diubah menjadi sebuah dirjen, dari sebuah direktur," kata Nasaruddin.
Koordinasi erat juga sudah terjalin bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang mengawal langsung proses administrasinya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menambahkan, saat ini pihaknya masih dalam proses pengecekan dan pengambilan sample dari provinsi yang memiliki banyak pesantren. Hal ini juga dalam rangka menjaring berapa besar kebutuhan untuk perbaikan bangunan pesantren di seluruh Indonesia.
"Memang anggaran negara itu juga bukannya berlebihan, jadi yang kita pilih nantinya adalah yang memang akan sangat-sangat memerlukan bantuan, jadi fokusnya sekarang adalah mengecek dulu men-sampling dari provinsi itu yang memiliki pesantren yang banyak," ujar Dody.
"Kita sampling dulu kualitasnya seperti apa, kemudian kita akan melapor kepada Bapak Presiden, Menko Muhaimin, juga Bapak Menteri Agama. Arahan berikutnya mana yang kita buat," sambungnya.
Dody mengatakan, tidak semua pesantren memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat. Hal ini membuat gotong royong itu memang sangat-sangat diperlukan untuk merealisasikan pembangunannya. Karena itulah, pemerintah perlu turun tangan, khususnya dalam membantu memastikan keandalan dan keamanan bangunan gedung ponpes.
Lihat juga Video Istana Kaji Wacana Perbaikan Ponpes Pakai APBN
