.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa perbaikan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk layak mendapat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Cak Imin mengatakan, setidaknya ada sebanyak 1.900 santri yang terdampak roboh Ponpes Al Khoziny dan kehilangan tempat menuntut ilmu. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk turun tangan langsung membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Al Khoziny, ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?," kata Cak Imin, dalam acara penandatanganan SKB Tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cak Imin menegaskan, menjaga rasa aman dan nyaman dalam proses belajar generasi muda merupakan sebuah prioritas. Kewajiban negara untuk melindung dan memastikan proses belajar berjalan dengan baik.
"Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? dengan 1.900 santri yang sedang belajar," ujarnya.
Menurutnya, APBN dibutuhkan agar tidak ada masyarakat yang terabaikan. Bahkan Cak Imin juga bilang, pesantren sendiri merupakan salah satu lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah selama ini.
"Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga, saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama," tegasnya.
Cak Imin juga tak menampik bahwa memang ada unsur kelalaian di balik tragedi robohnya Ponpes Al Khoziny. Namun demikian, menurutnya pemerintah juga tetap tidak dapat mengabaikan kebutuhan untuk perlindungan para santri.
Selaras dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pesantren tidak hanya di audit, tetapi juga diberikan bantuan. Meski begitu, menurutnya masih banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu pemerintah.
"Pak Dody tadi bilang pesantren itu banyak tumbuh dari keswadayaan, pesantren itu tumbuh dari iuran, pesantren itu tumbuh dari gotong royong, baik di sekitar maupun orang tua para santrinya. Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah kemandirian itu," kata dia.
Kriteria Ponpes yang Bisa Dibantu APBN
Proses audit tengah digencarkan untuk menjaring ponpes mana saja yang dalam kondisi rawan dan membutuhkan sokongan pemerintah. Langkah ini demi memastikan peristiwa tragis seperti yang menimpa Ponpes Al-Khoziny tidak terulang kembali.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan surat edaran berisi rincian kualifikasi ponpes yang akan mendapat bantuan dari presiden untuk perbaikan. Pertama, ponpes yang rawan. Kedua, prioritas untuk ponpes dengan jumlah siswa atau santri di atas 1.000 orang. Lalu yang ketiga, ponpes yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan pembangunan tersebut.
"Dan menurut saya, Presiden maunya tidak hanya sekedar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya tapi presiden maunya semua dibantu, tapi itu kita akan usahakan terus, kita akan upayakan terus," lanjut Cak Imin.
Berapa Anggaran Perbaikan?
Sementara menyangkut besaran anggaran perbaikan, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya belum dapat membocorkan berapa jumlah anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan ponpes tersebut.
Namun demikian, Kemenag telah mendapat restu dari Prabowo untuk menambah anggaran khusus untuk madrasah dan ponpes. Hal ini seiring dengan perubahan dalam struktur Kemenag, di mana semula ponpes dinaungi Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), ke depan akan dibentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren.
"Seperti arahan Bapak Presiden, yang penting jangan terulang seperti itu (Ponpes Al-Khoziny) lagi. Khusus terhadap Pondok Pesantren dengan anggaran yang bertambah, saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung nanti berapa yang diperlukan kalau itu diubah menjadi sebuah dirjen, dari sebuah direktur," kata Nasaruddin.
