.webp)
CEO Danantara Rosan Roeslani buka suara merespons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menolak penyelesaian utang tersebut memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN).
Menurut Rosan Danantara kini sedang mengkaji proses penyelesaian utang proyek kereta cepat.
"Ya kita lagi melakukan opsinya dulu, kita lagi evaluasi ya. Ada beberapa opsi yang sudah saya sampaikan. nanti baru kita present-lah ke semua kementerian terkait opsi-opsinya apa saja," ujar Rosan saat ditemui di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kajian dilakukan secara mendalam agar keputusan yang diambil nantinya bisa komprehensif dan disepakati bersama oleh seluruh kementerian terkait.
"Nah itu yang ingin akan kami sampaikan pada saat analisa komprehensif ini sudah lengkap. bersamaan dengan itu, baru kita tentukan apa yang dibutuhkan seluruh menteri karena kami danantara tidak bisa berjalan sendiri gitu kan. Dengan nanti keputusan semua Menteri atau pihak yang terkait apapun keputusannya itu ya itu yang saya yakin yang terbaik dan yang akan kita jalankan," terang Rosan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan langsung kepada CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menegaskan utang proyek kereta cepat akan ditangani Danantara. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menurut Purbaya, Danantara terlibat dalam penyelesaian utang kereta cepat karena lembaga itu sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun setoran dividen BUMN.
"Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat," terang Purbaya.
"Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak dari Rp 90 triliun," tambahnya.
(rea/hns)
