×
Ad

RI Butuh Investasi Rp 10.000 T buat Genjot Infrastruktur

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 22 Okt 2025 07:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Foto: detikcom/ Shafira Cendra Arini
Jakarta -

Indonesia membutuhkan investasi US$ 643,8 miliar atau lebih dari Rp 10.300 triliun untuk pembangunan infrastruktur periode 2025-2029. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian bagi para investor secara konkret melalui penyediaan fasilitas baru.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas kebutuhan investasi untuk 2025-2029 melebihi Rp 10.300 triliun.

Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menanggung sebagian besar, namun masih dibutuhkan partisipasi swasta sekitar 28%. Hal ini menujukan bahwa Indonesia masih membutuhkan dukungan dana dari swasta.

Selaras dengan hal tersebut, Kemenko IPK berupaya untuk menghadirkan kepastian tersebut melalui pembentukan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) untuk mengundang investor swasta masuk. Kehadirannya selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggeser paradigma pembangunan dari model birokratis ke arah kolaboratif, dengan menekankan peran sektor swasta dan pembiayaan inovatif.

"Alih-alih melihat ini sebagai kesenjangan, kami melihatnya sebagai peluang, peluang besar. Sebuah seruan untuk inovasi dan kemitraan, dan di sinilah IPFO memainkan peran strategis, dengan membantu menjembatani ruang antara potensi dan realisasi," kata AHY dalam acara peresmian Kantor IPFO di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Melalui IPFO, akan tersedia alur proyek dan standar dokumentasi yang lebih jelas bagi para investor. IPFO juga akan memberikan wawasan tahap awal untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi tantangan yang dapat menghambat persiapan dan implementasi proyek.

"Tugas pemerintah bukan hanya mengundang investasi, tetapi juga mewujudkannya melalui kepastian, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas. Kantor ini dirancang untuk melakukan hal tersebut. Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, melainkan dimungkinkan oleh kemitraan," ujarnya.




(shc/kil)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork