Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Prabowo menegaskan komitmennya melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN.
Tak hanya itu, Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur memadai.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Menurutnya, semangat, komitmen, dan arahan Prabowo menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN.
"We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).
Ia menambahkan bahwa seluruh tim Otorita IKN terus bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme, memastikan setiap rencana pembangunan berjalan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.
"Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama," imbuhnya
Otorita IKN menegaskan bahwa berbagai capaian di Nusantara sejalan dengan lima pesan kunci pembangunan nasional yang menjadi fokus Presiden Prabowo, yakni stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat.
Dari sisi stabilitas ekonomi, pembangunan IKN menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.
Prabowo telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.
Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.
Kepercayaan investor ini menjadi penanda stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat IKN dan seluruh wilayah di sekitarnya.
Komitmen terhadap ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN, dengan 10% wilayahnya dialokasikan untuk produksi pangan. Selama setahun terakhir, Otorita IKN telah mendampingi 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam budidaya pertanian berkelanjutan, pekarangan, dan urban farming, serta mendorong hilirisasi komoditas seperti jamur dan madu.
Lihat juga Video: Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak
(ily/rrd)