.webp)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan hingga 2026 sebanyak 1.200 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terbit. Untuk merealisasikannya, akan ada dukungan dari APBN senilai Rp 3,6 triliun.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, targetnya dalam dua tahun pemerintah dapat menerbitkan 2.000 RDTR. Namun hingga saat ini baru ada 699 RDTR.
"Target RDTR kita kan 2.000 tahun depan. Dua tahun Bapak Presiden memerintahkan kepada kami gimana caranya harus selesai," kata Nusron dalam sambutannya di acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam waktu dua tahun, Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan 1.200 RDTR. Penyelesaian pekerjaan tersebut akan mendapat dukungan dari APBN murni.
"Menteri Keuangan (Purbaya) sudah commit akan intervensi budget untuk dua tahun ini 1.200 RDTR," ujarnya.
Nusron memperkirakan, satu RDTR menelan dana hingga Rp 3 miliar. Dengan demikian, berdasarkan hitung-hitungan kasar, pendanaan yang disiapkan APBN untuk penyelesaian 1.200 RDTR ini diperkirakan mencapai Rp 3,6 triliun.
Selain itu, penerbitan RDTR juga akan mendapat dukungan dari Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu (Integrated Land Administration and Spatial Planning/ILASP) sebanyak 503. Dana 503 RDTR ini akan bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia.
Namun Nusron menambahkan, dukungan PHLN ini akan direalisasikan hingga tahun 2028. Sedangkan untuk tahun 2025 ini setidaknya sudah ada sebanyak 33 RDTR yang dalam proses lelang.
Nantinya secara keseluruhan diterbitkan setidaknya sebanyak 1.700 RDTR. Hal ini belum ditambah dengan upaya pemerintah mendorong terbentuknya RDTR di daerah-daerah yang fiskalnya kuat secara mandiri.
"Kami sudah melakukan keliling ke 24 provinsi untuk melakukan rapat koordinasi di bidang tata ruang. Rata-rata kami membuat semangatnya adalah untuk menyelesaikan RDTR ini untuk sharing the pain, sharing the gain," ujar Nusron.
"Biasanya kami langsung to the point misal satu kabupaten kurangnya berapa, dari target 15 kurang 10 misal. Kami langsung bagi tanggung jawab pemerintah berapa, provinsi berapa, pusat berapa, sehingga nanti insyaallah kami yakin seyakin-yakinnya tahun 2028 bahkan 2027 sampai 2028 nanti RDTR 2.000 insyaallah selesai semua," sambungnya.
Dengan selesainya 2.000 RDTR dan semua sistem telah online dan masuk OSS, Nusron mengatakan nantinya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa diproses lebih cepat, bahkan tidak akan lebih dari 3 hari.
Tonton juga video "AHY Singgung Pengelolaan Tata Ruang di Depan Koster: Jangan Dilanggar"
(shc/ara)
