Apa Kabar Kasus Sengketa Hotel Sultan? Ini Kata Nusron

Kasus sengketa Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, masih terus berlanjut. Bahkan, belum lama ini pemerintah kembali melayangkan gugatan, dengan menuntut pembayaran royalti senilai US$ 45,3 juta atau setara Rp 742 miliar (kurs Rp 16.500).

Dimintai keterangan terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco telah habis sejak 2023.

Berdasarkan aturan yang ada, sudah sepatutnya pengelolaan kawasan tersebut kembali ke tangan pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yakni Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Dengan demikian, menurutnya aktivitas yang tetap dijalankan perusahaan dalam 2 tahun terakhir ilegal.

"Sekarang sertifikat HGB dia itu sudah habis, tidak diperbarui oleh pemerintah ya kan, sejak tahun berapa, tahun 2023 apa ya. Nah, berarti saat tahun 2023 kalau dia masih menempati di situ, ya ilegal menempati tanah yang tidak ada sertifikatnya," kata Nusron di Hotel Sheraton Grand, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Tuntutan pemerintah agar Indobuildco membayar royalti tersebut disidangkan dengan Nomor 287/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst antara Mensesneg dan PPKGBK sebagai penggugat melawan PT Indobuildco sebagai tergugat. Sidang ini telah memasuki agenda pemberian keterangan ahli di PN Jakpus pada awal Oktober kemarin.

"Soal menerima gugatan itu urusan lain ya, tapi yang jelas begini lho, orang dia menempati di situ sekarang itu atas haknya apa? Atas haknya kan kalau orang itu SHM, SHGB nah sekarang SHGB dia itu sudah habis," ujar Nusron.

Sebagai informasi, tuntutan pembayaran royalti membayar royalti sebesar US$ 45 juta atau setara Rp 742,5 miliar tersebut atas penggunaan lahan negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) casu quo (cq) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK, Kharis Sucipto mengatakan angka tersebut meliputi bunga dan denda yang dituntut untuk pemakaian lahan negara pada periode 2007-2023 atau kurang lebih 16 tahun.

"Semuanya sudah dihitung dengan prinsip kehati-hatian dengan meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disertai dengan landasan hukum dan fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya," kata Kharis, pada awal Oktober, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, penagihan royalti sudah dilakukan berkali-kali hingga dilakukan somasi, namun tidak dipenuhi oleh PT Indobuildco. Untuk itu, Pemerintah mengambil langkah hukum keperdataan, yaitu dengan menggugat PT Indobuildco dalam menagih royalti.

Meski demikian, Kharis menambahkan, PT Indobuildco sebelumnya telah membayar royalti untuk periode penggunaan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora tahun 1971-2002.

Pada 2016, PT Indobuildco juga telah secara sukarela membayarkan royalti beserta bunga dan denda untuk periode penggunaan tanah HPL Nomor 1/Gelora tahun 2003-2006, atas landasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011.

Namun mengingat PT Indobuildco masih menggunakan tanah pada tahun 2007 sampai dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora pada 3 Maret 2023 dan 3 April 2023, maka dia menyebutkan Mensesneg dan PPKGBK menagih PT Indobuildco untuk membayar sisa kewajiban royalti beserta bunga dan denda yang ada.

"Dengan demikian Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK mengajukan gugatan perdata ini untuk menuntut sisa kewajiban pembayaran royalti PT Indobuildco," tuturnya.