.webp)
Pemerintah masih menghitung biaya untuk perbaikan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo yang ambruk pada 29 September 2025. Perbaikan ponpes itu akan didukung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Proses perhitungan masih terus berjalan, sehingga pihaknya belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan ponpes tersebut.
"Memang belum (ada penetapan kebutuhan anggaran), belum karena kita lagi hitung. Jadi kan nanti seperti biasalah proses teknokratisnya kan kita selesaikan dulu," kata Dody di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (15/11/2025) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian PU saat ini sedang mengupayakan agar pembangunan gedung baru Al Khoziny tersebut bisa dimulai setidaknya akhir tahun 2025. Namun demikian, ada banyak kajian teknis yang harus mereka lakukan lebih dulu.
Salah satu dari kajian teknis tersebut ialah studi kelayakan atau feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Kajian ini bertujuan untuk menentukan apakah sebuah proyek pembangunan gedung layak atau tidak untuk dilaksanakan dari aspek teknis, hukum, keuangan, lingkungan, dan sosial.
"Ada kajian FS dan seterusnya baru kita kemudian mengajukan apa penganggaran ke Kementerian Keuangan. Ada proses-proses," ucapnya.
Kementerian PU juga perlu melakukan pengecekan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari rangkaian persiapan pembangunan ponpes. Barulah dari situ, lanjut Dody, izin mendirikan bangunan diurus dan pembangunan berlangsung.
Meski demikian, Dody yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini memastikan biaya pembangunan gedung baru Pesantren Al Khoziny ini sepenuhnya akan ditanggung dari APBN.
"Insyaallah pakai APBN, insyaallah," kata dia.
Penggunaan APBN Sempat Dikritik
Sebagai informasi, bangunan pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur roboh pada 29 September lalu, hingga menimpa sejumlah santri. Salah satu hal yang paling disoroti dalam kejadian tersebut adalah masalah tidak adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada ponpes tersebut.
Selain itu, disebut-sebut pembangunan Ponpes Al-Khoziny juga dilakukan secara mandiri oleh para santri tanpa standar yang jelas. Namun keputusan pemerintah untuk memberikan sokongan dana APBN dalam perbaikan ponpes ini menuai kritik dari sejumlah pihak.
Merespons kritik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, setidaknya ada sebanyak 1.900 santri yang terdampak dan kehilangan tempat menuntut ilmu dalam kasus Ponpes Al Khoziny. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk turun tangan langsung membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Al Khoziny, ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?," kata Cak Imin, dalam acara penandatanganan SKB Tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Cak Imin menegaskan, kewajiban negara untuk melindung dan memastikan proses belajar berjalan dengan baik. Menurutnya, APBN dibutuhkan agar tidak ada masyarakat yang terabaikan. Cak Imin juga bilang, pesantren merupakan salah satu lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah selama ini.
Arahan Prabowo Soal Perbaikan Ponpes
Selaras dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pesantren tidak hanya di audit, tetapi juga diberikan bantuan. Proses perbaikan akan dilakukan Kementerian PU, dengan berkoordinasi erat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)dan Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Kemenag telah mendapat restu dari Prabowo untuk menambah anggaran khusus untuk madrasah dan ponpes. Hal ini seiring dengan perubahan dalam struktur Kemenag, di mana semula ponpes dinaungi Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), ke depan akan dibentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren.
"Seperti arahan Bapak Presiden, yang penting jangan terulang seperti itu (Ponpes Al-Khoziny) lagi. Khusus terhadap Pondok Pesantren dengan anggaran yang bertambah, saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung nanti berapa yang diperlukan kalau itu diubah menjadi sebuah dirjen, dari sebuah direktur," kata Nasaruddin, dalam kesempatan yang sama.
Purbaya Kasih Lampu Hijau
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah memberikan lampu hijau atas rencana penggunaan APBN untuk pembangunan ulang atau renovasi bangunan ambruk Ponpes Al Khonziny. Menurutnya, dengan adanya pembangunan ini maka anggaran kementerian dapat terserap sejalan dengan keinginannya.
"Kalau saya, saya lampunya hijau terus. Kan modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah," kata Purbaya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Purbaya mengatakan, pembangunan ponpes ini juga tidak perlu proposal karena sudah dibahas dengan sejumlah menteri. Hanya saja, Purbaya belum menjelaskan anggaran pembangunan ponpes tersebut menggunakan anggaran kementerian mana. Keputusan finalnya berada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
