.webp)
Kebutuhan pendanaan infrastruktur di era Presiden Prabowo Subianto naik tajam dibanding era Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rachmat Kaimuddin mengatakan, pendanaan infrastruktur di era Prabowo naik tiga kali lipat dibandingkan era Jokowi. Kenaikan tersebut adalah yang dihitung dari kebutuhan pembiayaan kas negara.
"Di zamannya Pak Jokowi yang pertama dan yang kedua, itu kenaikannya sebenarnya secara persentase tidak seberapa, tapi begitu yang zamannya Pak Prabowo yang pertama, itu dibutuhkan tiga kali lipat pendanaan infrastruktur, yang top line-nya, tiga kali lipat, untuk mencapai 8%," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu kebutuhan pendanaan dari swasta naik hingga empat kali lipat, sehingga secara total, kebutuhan pendanaan infrastruktur era Prabowo menyentuh Rp 10.303 triliun, dengan rincian Rp 7.212 dari kas negara sementara Rp 3.091 dari pendanaan swasta.
Sebagai perbandingan, periode pertama kepemimpinan Jokowi realisasi investasi sektor infrastruktur sebesar Rp 2.896 triliun, dengan rincian Rp 2.400 triliun dari pendanaan negara, sementara Rp 495 triliun dari swasta.
Lalu di periode kedua, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 3.307 triliun dengan rincian Rp 2.561 triliun dari kas negara sementar Rp 746 dari swasta. Rachmat menilai kebutuhan investasi sektor infrastruktur ini menjadi tantangan yang tidak mudah dan tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
"Ini adalah PR kita bersama yang tentunya sangat-sangat berat, dan perlu kita pikirkan cara-cara yang baru untuk membiayai pendanaan infrastruktur kita, karena sudah jelas kita tidak bisa hanya bergantung kepada APBN," tutupnya.
Simak Video 'Infrastruktur, Fondasi Ketahanan Ekonomi Indonesia':
(ily/ara)
