.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendata hingga 10 Desember 2025 ada sebanyak 1.355 titik kerusakan infrastruktur imbas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, titik-titik kerusakan tersebut mencakup banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga jalan nasional yang tidak dapat dilalui.
"Kerusakan infrastruktur bina marga tercatat pada 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter, serta 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah," ujar Dody dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, terdapat 6 ruas jalan tol terdampak akibat cuaca ekstrem. Keenam ruas tersebut meliputi ruas Sigli-Banda Aceh, Binjai-P. Brandan, Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, Belawan-Medan-Tj. Morowa, Medan-Binjai, dan Padang-Sicincin.
"Saat ini seluruh jalan tol terdampak sudah beroperasi secara normal kecuali pada Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi," imbuhnya.
Pada sektor sumber daya air, Kementerian PU mengidentifikasi kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, 3 checkdam, 2 dermaga jetty dan 11 fasilitas air baku. Dengan luas daerah irigasi dan bendung yang menjadi kewenangan nasional lebih dari 3.000 ha.
"Sementara untuk sektor Cipta Karya, terdapat 85 SPAM dan IPA terdampak serta 143 lokasi infrastruktur berbasis masyarakat yang terdampak. Cukup banyak fasilitas dasar masyarakat yang terdampak, oleh karena itu penanganan darurat akan terus kami percepat," kata Dody.
Dody menambahkan, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur prasarana strategis seperti sekolah, pasar, pondok pesantren, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah.
Tercatat, infrastruktur yang mengalami kerusakan di seluruh wilayah terdampak antara lain ada sebanyak 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor serta 360 rumah ibadah.
Kementerian PU telah mengestimasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi yang mencapai Rp 51,82 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, karena pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan sendirian. Butuh sinergi untuk memastikan masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman," ujar Dody.
(shc/hns)
